Ilustrasi / Net

telusur.co.id – Setelah penyidik Polresta Surakarta, Jawa Tengah, melakukan serangkaian gelar perkara, Jumat (8/2/19), Polresta Surakarta menetapkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustadz Slamet Ma’arif sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penetapan Ustadz Slamet Ma’arif sebagai tersangka mendapat banyak respons dari berbagai kalangan, tidak sedikit yang menilai jika hukum tidak berlaku adil lantaran penegak hukum hanya berani kepada pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah, sedangkan pada pendukung pemerintah seolah dilepaskan begitu saja.

Terkait adanya tudingan ketidakadilan dalam penegakan hukum, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dengan tegas membantah. Menurutnya, penetapan tersangka kepada Ustadz Slamet Ma’arif dilakukan sesuai dengan fakta hukum.

“Polisi dalam hal ini selalu bergerak seusai fakta hukum. Kia tidak mengandai-andai suatu peristiwa pidana. Suatu pidana selalu berangkat dari suatu fakta hukum yang dilaporkan dalam hal ini Bawaslu melaporkan. Artinya, dilengkapi fakta karena ranahnya pemilu Bawaslu dalam hal ini jadi leading sector,” kata Brigjen Dedi di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/19).

Menurut Dedi, proses hukum terhadap Ustadz Slamet Ma’arif mengacu pada laporan dari Bawaslu. Berdasarkan laporan Bawaslu, Ustadz Slamet Ma’arif dinilai melakukan sejumlah pelanggaran pemilu.

“Bawaslu memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan melanggar jadwal kampanye, kemudian materi kampanye. Kemudian Bawaslu telah melakukan assessment, analisa terhadap bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ketua PA 212 di Surakarta itu ya,” kata Dedi.

Adapun penetapan tersangka kepada Ustadz Slamet Ma’arif atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU Pemilu

Dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan; Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO,0O (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan; Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ustadz Slamet Ma’arif sendiri membantah melakukan kampanye. Bantahan ia sampaikan usai diperiksa polisi, Kamis malam (7/2/19).

Selama enam jam menjalani pemeriksaan Ustadz Slamet Ma’arif mengaku mendapat 57 pertanyaan, sebagian besar terkait dengan kegiatan tablig akbar yang diselenggarakan di Gladag, Solo, pada 13 Januari 2019.

BACA JUGA :  Megawati Suguhkan Es Kelapa Merah Putih Untuk Jokowi

Pada pemeriksaan tersebut, Slamet membantah tuduhan telah melakukan kampanye. Sebab, dalam kegiatan tablig akbar tersebut dirinya hanya memberikan tausiyah dan ceramah tanpa ada muatan bernada dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ustadz Slamet Ma’arif menambahkan hal serupa juga pernah dijelaskannya saat diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta pada 22 Januari 2019.

Ia menegaskan tidak pernah menyampaikan visi misi mauapun program salah satu paslon. Sehingga berdasarkan Undang Undang Pemilu dirinya tidak dikatagorikan melakukan pelanggaran.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan;

Materi kampanye meliputi:
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Berikut video Ustadz Slamet Ma’arif dalam kegiatan tablig akbar yang diselenggarakan di Gladag, Solo, Jateng, pada 13 Januari 2019, yang beredar di situs berbagi video YouTube;

Iklan Kampanye Jokowi

Seorang warga sipil, pernah melakukan pelaporan terhadap Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf atas dugaan “curi start” kampanye dengan beriklan di media massa.

Iklan tersebut dimuat Harian Media Indonesia yang terbit Rabu (17/10/2018). Dalam iklan, tertulis “Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Indonesia”, dengan gambar Jokowi dan Ma’ruf disertai angka 01 sebagai nomor urut pasangan calon. Selain itu, tertera nomor rekening untuk penyaluran donasi dan sebuah nomor ponsel pada iklan tersebut.

Bawaslu kemudian menindaklanjuti laporan dengan meminta keterangan pelapor dan terlapor, serta memeriksa sejumlah bukti. KPU juga sempat dimintai keterangan sebagai ahli yang dianggap mengetahui soal jadwal kampanye.

Perwakilan TKN atau pihak terlapor sempat diperiksa Bawaslu sebanyak dua kali. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 1 November 2018 dan pemeriksaan selanjutnya digelar pada Senin (5/11/2018). Kala itu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan dan perwakilan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf, Nelson Simanjuntak, hadir memenuhi panggilan Bawaslu. Kepada Bawaslu, TKN Jokowi-Ma’ruf mengakui bahwa mereka memesan slot iklan ke Harian Media Indonesia.

Akan tetapi, TKN tak mau menyebut siapa orang yang bertanggung jawab terhadap pemesanan iklan tersebut. Sementara pihak Harian Media Indonesia, menurut Bawaslu, telah bersikap tidak kooperatif lantaran menyembunyikan siapa yang memesan iklan. Hingga kasus tersebut diputuskan, Rabu (7/11/2018), tidak diketahui siapa orang yang memesan iklan itu.

Keputusan atas kasus itu dianggap dilematis karena adanya perbedaan pendapat internal Gakkumdu, yaitu antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

BACA JUGA :  Agen Tour My Jannah Dilaporkan Ke Polisi

Dalam berita yang pernah dimuat Kompas.com, kesimpulan Bawaslu menyebutkan, iklan kampanye Jokowi-Ma’ruf di Harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) merupakan bentuk kampanye di luar jadwal.

Sementara, Kepolisian dan Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana pemilu dalam iklan kampanye tersebut.

“Inilah dilema bagi lembaga Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Ketika kepolisan dan kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tidak bisa kami teruskan karena proses penyidikan pasti tidak akan dilakukan,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Bawaslu menyatakan iklan yang dimuat di Harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) itu merupakan bentuk pelanggaran lantaran ditayangkan di luar masa iklan kampanye, yaitu 23 Maret-13 April 2019.

Pedoman yang menjadi pegangan Bawaslu adalah Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebut, iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilakasanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, dari 23 Maret 2019 sampai 13 April 2019. Aturan tersebut juga sudah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 23 tahun 2018.

Sedangkan kesimpulan yang diambil Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang menyatakan tak ada pelanggaran karena belum adanya surat ketetapan jadwal iklan kampanye media massa yang diterbitkan KPU.

Sementara, instrumen hukum yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan agung terkait hal ini adalah Pasal 492 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran kampanye berupa kampanye di luar jadwal, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Bunyi pasal itu, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

“Dari unsur pasal yang ada, kalau penyidik tentu bicara unsur pasal, sampai saat ini KPU belum mengeluarkan jadwal kegiatan kampanye, yang dalam pemeriksaan dari KPU, berarti akan, nanti akan diterbitkan jadwal kampanye, termasuk dari media elektronik maupun media cetak,” kata Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Djuhandani, yang juga hadir dalam konferensi pers.

Sementara itu, anggota satgas Kejaksaan Agung, Abdul Rouf mengatakan, sesuai dengan asas legalitas, untuk menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum, maka harus ada Undang-Undang atau payung hukum lebih dulu. Sedangkan payung hukum dalam kasus ini menyebutkan, bahwa kampanye akan dinyatakan melanggar jika dilakukan di luar jadwal yang sudah ditetapkan.

“Bahwa karena belum ditetapkan oleh KPU, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, maka payung hukumnya blm ada. Perbuatannya sudah ada. Kembali ke asas legalitas, harus ada peraturan maka baru ada pelanggaran,” kata Abdul. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini