Ketua umum PPP Khittah, Tamam Achda.Foto:Istimewa

telusur.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tamam Achda meminta pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan efektifitas dana desa.

“Program dan penggunaan dana desa cukup baik dalam meningkatkan perekonomian di daerah, tapi sepertinya perlu diperbaiki lagi,” ungkap Tamam Achda kepada wartawan, Jumat.

Apanya yang perlu diperbaiki? Dijelaskan dia, selama ini dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah masih dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan membiayai pendamping desa.

Jika dana desa yang jumlahnya 1 miliar dipakai untuk membiayai infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi dan lainnya maka akan habis tak tersisa. Sedangkan untuk program-program pemberdayaan masyarakat tidak tersentuh sama sekali.

Kedepan, pemerintah harus jeli dan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Dia yakin, jika dana desa dipakai untuk pemberdayaan manusia maka perekonomian akan tumbuh pesat.

BACA JUGA :  Romi dan Djan Diharap Tak Maju Dalam Muktamar Luar Biasa

“Sehingga target pemerintah agar kenaikan perekonomian mencapai 7 persen tercapai,” katanya.

Sekarang, pertumbuhan ekonomi Indonesia jalan di tempat. Dari tahun 2014 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi berada di angka 5 persen, karena ekonomi rakyat yang berada di desa-desa tidak digerakan.

“Supaya tidak salah langkah lagi, maka dana desa yang disebar ke seluruh pelosok tanah air harus dialihkan untuk membangun perekonomian,” sarannya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Eko Suryo Sandjojo mengakui tantangan dan permasalahan dalam penggunaan dana desa karena kepala desa dan perangkat desa belum memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan negara. Selain itu desa juga belum memiliki perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara.

BACA JUGA :  Waketum PPP Akui Hatinya Mbah Moen Bersama Prabowo

Di tahun pertama dari Rp 20,67 triliun yang dialokasikan hanya 82% yang berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus ditingkatkan oleh pendamping desa, serta dukungan dari kepolisian RI, kejaksaan, BPKP, dan BPK, maka dari tahun ke tahun tata kelola dana desa trus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan dana desa yang juga terus meningkat.

Berdasarkan data Kemendes, penyaluran dana desa 2015 sebesar Rp 20,67 triliun dengan penyerapan 82,72%, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun dengan penyerapan 97,65%, 2017 sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapan 98,54%, dan 2018 sebesar Rp 60 triliun dengan penyerapannya sekitar 99%. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini