telusur.co.id – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rudiman mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi Plt Ketua Umum PPP, lantaran delapan wakil ketua umum yang ada menolak melanjutkan sisa kepemimpinan Romahurmuziy. “Saya siap menjadi Plt Ketum PPP yang legal,” ungkap Rudiman ketika berbincang dengan telusur.co.id, Selasa.

Kesiapan Rudiman untuk menjadi Plt Ketum PPP bukan tanpa alasan. Dia menjelaskan, di dalam Pasal 13 ART (Anggaran Rumah Tangga) PPP poin pertama jelas sekali menyebutkan jika ketum berhalangan atau diberhentikan maka hanya dapat diisi dari salah satu waketum.

Lalu, di poin kedua menyebutkan dalam hal terjadi lowongan jabatan Wakil Ketua Umum, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh salah seorang Ketua, yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP. Dan poin ketiga, dalam hal terjadi lowongan jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara bersamaan, jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh Pengurus Harian DPP yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kerja Nasional.

BACA JUGA :  DPP PPP Harap Kubu Humphrey Hadir

Karena wakil ketua umum berhalangan atau menolak menjadi Plt ketua umum PPP, maka yang menjadi Plt salah satu dari ketua harian. “Nah, di rapat PH (pengurus harian) kemarin saya menyatakan siap menjadi Plt,” akunya.

Untuk memuluskan itu semua, Rudiman sudah berkoordinasi dengan teman-teman pengurus harian PPP agar menjadi kitab suci yang sudah diputuskan di Muktamar PPP di Pondok Gede. “Teman-teman akan mengawal Mukernas besok. Pasti terjadi diskusi yang sangat panjang. Pasti perdebatan karena produk yang dilaksanakan inkonstitusional jika Suharso tetap dipaksanakan menjadi Plt,” ungkap dia.

BACA JUGA :  PPP Muktamar Jakarta beri Dukungan ke Prabowo-Sandi

Sebelumnya, Rudiman menegaskan penunjukan Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menabrak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Dengan kata lain, posisi plt ketum yang disandang oleh Suharso ilegal.

Karena tidak sesuai dengan AD/ART, maka penunjukan Suharso Monoarfa sebagai plt ketum PPP itu inkonstitusional dan ilegal. “Bisa dibilang penunjukan Suharso itu ilegal. Cacat hukum,” tegas dia. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini