Dr.H. Joni/telusur.co.id


Oleh: Dr. H. Joni.SH.MH.

Sejauh ini, dalam paparan kampanye dan debat kedua Capres, kecenderungannya masih pada pemaparan visi dan misi yang abstrak dan retorik. Bagi paslon nomer satu bahkan terkesan membela diri, dengan memaparkan bukti apa saja yang sudah dikerjakan, kendatipun masih tidak atau belum terbukti. Padahal kendatipun tanpa kata, rakyat menginginkan bukti konkret. Kalaupun tidak, hendaknya program yang ditawarkan mengapresiasi kepada hal yang konkret. Satu diantara yang penting dalam masa milenium ini adalah masalah hutan.

Keberadaan hutan terlepas dari masalah politik. Kendatipun bisa saja dipolitisasi. Hal ini merujuk kepada kenyataan bahwa Indonesia dikenal punya hutan dengan jenis hutan daratan sangat luas. Bahkan berdasarkan catatan sejarah hampir seluruh wilayah Indonesia, apa lagi di luar pulau jawa terdiri dari hutan belantara. Hutan dengan begitu sangat kaya akan spesies tetumbuhan dan jasad renik.

Sampai dengan tahun 2017, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dilansir pada 3 April 2018 tahun lalu, luas hutan Indonesia mencapai 125.922.474 hektare. Sementara berdasarkan catatan 2014 yang lalu, dalam peta dunia tercatat kawasan hutan Indonesia secara umum mencapai luas 162 juta hektar.

Saat itu Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia, setelah Brasil dan Kongo. Namun sebagaimana dipahami, setiap tahun kawasan hutan terus berkurang. Berkurangnya begitu drastis, bahkan praktisnya seolah tanpa kendali.

Kehancuran Hutan Indonesia
Di dalam perkembangannya, luas hutan terus berkurang. Bahkan tiap tahun berkurangnya semakin bertambah dan tidak seimbang dengan upaya untuk pelestariannya. Kawasan hutan yang dibijaksanai dengan program deforestasi (pemulihan kawasan hutan) sekadarnya dan perubahan kawasan hutan untuk kebutuhan lain menjadi penyebab utama dari terus berkurangnya luasan hutan dunia, khususnya Indonesia. Paling luas perubahan itu adalah untuk perkebunan.

Kawasan hutan itu berubah peruntukannya menjadi perkebunan kelapa sawit, dan itu adalah perubahan sangat massif pada abad ini. Kawasan yang ternyata mampu merubah wajah perekonomian dunia atas sumber energi yang tergantikan (rewenable).

Berdasarkan buku Rekor Dunia Guinness, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia. Menurut catatan dari Guiness tersebut, Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya.

Berdasarkan catatan Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan terparah. Kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat. Berdasarkan hitungan kasarnya mencapai 2 juta hektar per tahun. Berdasarkan rincian itu pula, sampai tahun 2018 yang lalu, Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar tersisa hanya 98 juta hektar.

BACA JUGA :  Mengenang Konferensi Asia Afrika, Memperkokoh Ruh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pada tataran global, hutan menutup sekitar sepertiga permukaan bumi dan menjadi rumah bagi dua pertiga spesies darat di seluruh dunia. Maka itu wajar jika kemudian hutan disebut sebagai gudangnya keanekaragaman hayati bagi planet bumi. Maknannya, bahwa keberadaan hutan itu sangat bermanfaat, jika dirinci meliputi lima hal mendasar yaitu sebagai penjaga keseimbangan alam, sebagai tempat rekresasi alamiah dalam arti luas dan sumber ekonomi serta sumber kesejahteraan dan proteksi terhadap keberadaan manusia.

Hari Kehutanan Sedunia
Pada tataran global, tak ada negara yang tidak berkepentingan dengan hutan. Itulah sebabnya terdorong oleh arti penting hutan, European Confederation of Agriculture mendukung keberadaan Hari Kehutanan Sedunia. Hal ini terwujud pada November 1971. Peringatan ini selanjutnya dilakukan tiap tanggal 20 Maret setiap tahunnya.

Dilansir dari situs resmi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Amerika Serikat memperingatinya dengan cara menjalani satu pekan aktivitas dan perayaan yang menekankan arti penting hutan bagi manusia. Australia, meluncurkan kampanye berupa pembagian booklet mengenai hutan secara gratis. Itu yang dilakukan oleh negara maju untuk menjaga kelestarian hutan.

Untuk kita di Indonesia, seharusnya juga berperanserta untuk menjaga dan melestarikan hutan, bukan justru merusaknya. Perilaku yang melawan alam dalam arti merusak hutan menjadi perilaku yang tidak dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum secara materiil. Keberadaannya dipandang sebagai perilaku jahat secara formal. Artinya pelanggaran hukum dijadikan sebagai dasar atas perilaku perusakan hutan karena ada aturan yang melarangnya.

Pada hal disadari bahwa fungsi hutan sebagai sumber ekonomi tampaknya menyebabkan pembabatan hutan di Indonesia secara liar marak terjadi, tanpa memikirkan fungsi hutan sebagai sumber keanekaragaman ekosistem yang memungkinkan untuk berkembangnya keanekaragaman hayati genetika. Selain itu fungsi hutan untuk menjaga erosi, tanah longsor, serta mengatur dan menjaga persediaan air juga tampaknya tidak berarti bagi sebagian orang.

Perilaku yang berulang setiap tahun, yaitu terjadinya pembakaran hutan yang hanya berakibat buruk bagi lingkungan maupun makhluk hidup di sekitarnya terus diloakukan. Sanksi berat yang diancamkan ternyata tak membuat para pelaku pembakar hutan itu jera.
Pada perspektif normatif, terjadinya global warming (pemanasan global) fungsi hutan sebagai paru-paru dunia mulai menipis.

BACA JUGA :  Mengapreasi Terjadinya Pelanggaran Pilpres Bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif

Pembukaan areal hutan, penebangan liar, pembabatan hutan untuk lahan pertanian dan segala kegiatan produksi komersial lainnya, termasuk memburu hewan-hewan liar yang hidup di hutan dilakukan manusia secara besar-besaran. Dari waktu ke waktu kegiatan itu terus berlangsung, sampai akhirnya pemanasan global, bencana alam, seperti longsor, banjir, dan lainnya juga terus melanda tiada henti.

Peringatan Untuk Semua
Diingatkan kepada kita semua untuk secara bertanggungjawab mengelola hutan secara berkelanjutan, didasarkan pada prinsip kelestarian lingkungan hidup. Kendatipun sangat disayangkan pada tingkat kebijakan pemerintah pun banyak regulasi yang tidak berpihak kepada perspektif kelestarian ingkungan hidup ini.

Harus selalu disadari bahwa hutan memiliki peran penting untuk penyangga penyedia air penyerap karbon penghasil oksigen. Ditinjau dari segi ekonomi hutan memiliki produk yang dengan nilai jual yang sangat tinggi contohnya hasil hutan kayu hasil hutan non kayu (rotan, tumbuhan hias, satwa, tumbuan obat getah kayu, dll) termasuk produk baru olahan dari konvfersi hutan ke perkebunan, seperti hasil dari kelapa sawit.

Tentang hal ini disadari bahwa negara bisa mendapatkan keuntungan jika hutan dikelolah dengan baik. Artinya makanala hutan terjaga maka di samping bernilai ekonomi tinggi juga bencana juga bisa diminimalisasi. Sebab, secara tidak langsung hutan menjaga terjadinya tanah longsor, banjir, penyedia air, penjaga iklim mikro disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan hutan. Sebagai akibatnya, berapa besar biaya negara untuk menanggulangi bencana banjir seberapa besar biaya negara untuk menanggulangi longsor puluhan milyar negara mengeluarkan biaya untuk menanggulangi bencana ini hal ini disebabkan kerusakan atau gundulnya hutan.

Untuk itu, pada tataran regulasi pengelolaan sumber daya hutan harus bergantung pada 3 pilar yaitu ekonomi, ekologi dan sosial. Oleh karena itu pelaksanaan tata kelola hutan yang ideal tidak cukup dilandasi dengan pembangunan aspek ekonomi dan ekologi saja. Namun aspek sosial budaya di tingkat lokal juga perlu diperhatikan agar tercapai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan. Langkah konkret harus terus dilakukan oleh pemerintah juga stakeholders lainnya untuk menangani permasalahan ini.

Oleh karena itu menjadi kewajiban secara moral bagi siapapun untuk menjaga kelestarian hutan. Sebuah himbauan yang sangat normatif namun bagaimanapun harus tetap disuarakan untuk dan demi kelestarian hutan kita yang terus menyusut luasnya. Sumber apresaisi ini harusnya dating dari calon presiden yang sedang berkampanye. Jika ada capres yang mengapresiasi permasalahan sangat penting ini, dialah yang harusnya dipilih. ***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini