telusur.co.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki tugas dan fungsi untuk memperjuangkan daerah. Hal itu agar semua program dan kemajuan daerah bisa tercapai.

Begitu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Bedah Visi Misi Calon Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah di Semarang (14/3),

Menurut dia, anggota DPD RI harus mampu bekerja di ruang daerah, karena anggota DPD RI merupakan wakil daerah. Padahal bidang tugas dan fungsi DPD RI sudah diatur jelas dalam Pasal 22D UUD 1945.

“Ruang DPD adalah ruang pusat dan daerah. DPD bloknya daerah, DPR itu sektoral, seperti soal luar negeri, pertahanan keamanan, kepolisian, politik dalam negeri, atau pertanian. DPR berdasarkan pada sektoralitas. Hari ini DPD masih seperti DPR, kabeh ditangani, coba lihat pasal 22 di UUD 45,” tegasnya.

Terkait banyaknya visi misi yang dilontarkan banya Caleg DPD RI di Jawa Tengah, Muqowam menilai apa yang disampaikan masih bersifat sektoral.

“Tiap-tiap calon masih menjadikan isu masalah tertentu yang terjadi di suatu wilayah di Jawa Tengah, soal pendidikan, atau disaster management. Apa yang disampaikan calon-calon tersebut masih kurang sesuai dengan Pasal 22D UUD 1945,” ucap dia.

“Tapi itu ga papa, itu proses pembelajaran. Berbagai persoalan yang muncul dikemas dalam fungsi kedaerahan, representasi kedaerahan. Jawa tengah ada masalah apa. Kalau secara sederhana, bangun jalan di Jawa Tengah itu sektoral, tapi kalo Jawa Tengah membangun jalan itu blokingnya kewilayahan. Sumber-sumber masalah di Jawa Tengah itu dibundeli dengan Jawa Tengah, baru dibawa ke nasional,” tambah Muqowam.

Muqowam berharap, calon anggota DPD RI tersebut, kelak saat terpilih sebagai anggota DPD RI, pelaksanaan tugas dan fungsi harus berdasarkan pada Pasal 22D UUD 1945 yang mengatur mengenai DPD RI.

“Ini adalah tantangan bagi teman-teman calon anggota DPD RI. Kalau sudah di dalam (DPD RI), tolong bedakan antara (urusan) DPR dan DPD,” jelasnya.

Saat ini kata politisi PPP, jika merujuk pada Pasal 22D UUD 1945, bidang pembahasan DPD RI berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya.

Oleh karena itu, seharusnya Anggota DPD RI memfokuskan pada bidang-bidang tersebut yang berkaitan dengan kepentingan daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini