Diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk 'Menjamin Legitimasi Pemilu' di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (11/3/19). (Foto: telusur.co.id)

telusur.co.id – Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Soedarmo mengapresiasi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu yang sudah bekerja secara profesional dan proporsional dalam menjalankan fungsinya di Pemilu 2019 ini. Menurutnya, kinerja KPU dan Bawaslu tersebut merupakan langkah yang baikdalam menyelesaikan masalah kepemiluan selama ini.

“Ini merupakan modal, kita yakin pemilu serentak akan bisa berjalan dengan damai, aman, lancar dan sukses. Ini harapan dari pemerintah,” kata Soedarmo dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk ‘Menjamin Legitimasi Pemilu’ di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (11/3/19).

Dia menjelaskan, karena penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya, apa yang sudah dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu merupakan modal dan tonggak sejarah bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia ke depan.

BACA JUGA :  KPU Depok Temukan Dua WNA Tercatat Masuk DPT Pemilu 2019

“Ini juga merupakan tonggak sejarah bagi pelaksanan pemilu. Jadi ini bukan hanya kita serahkan saja kepada penyelenggara. Tapi harus ada komitmen dari stakeholder terkait. Karena jika ada keterkaitan yang kuat dalam mewujudkan pemilu yang baik, maka amanat dari UU ini juga akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Soedarmo mengungkapkan, dalam amanat UU, terdapat wewenang dan peran pemerintah dalam pelaksanaan pemilu. Salah satunya adalah bentuk dukungan fasilitas oleh pemerintah kepada penyelenggara pemilu.

“Peran pemerintah itu yakni, pertama menyiapkan DP4. Ini sudah diserahkan ke KPU. Dan ini sudah berjalan. Kedua, pelaksanaan kampanye. Artinya, pemerintah memberikan hak yang sama bagi semua pasangan calon,” terangya.

BACA JUGA :  Hoaks dan Beberapa Isu Ini Jadi Kendala Bagi Persiapan Pemilu 2109

Selain itu, lanjut dia, masalah distribusi logistik. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menyiapkan transportasi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau sesuai yang diajukan KPU.

Selain itu, tambah dia, pemerintah menyiapkan beberapa linmas sesuai dengan permintaan kepolisian. Pemerintah menyiapkan 2 linmas di setiap TPS.

Begitu juga, pemantauan, pelaporan dan evaluasi hingga pelantikan caleg, capres dancawapres.

“Kita juga membentuk tim dengan melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi konflik atau gangguan terhadap pelaksanaan pemilu. Dan saat ini sudah terbentuk secara keseluruhan di 34 provinsi. Artinya kita membantu Bawaslu dalam mengatasi kerawanan pemilu. Hasilnya kita berikan kepada stakeholder terkait,” pungkas Soedarmo. (fhr)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini