Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon / Net

telusur.co.id-Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebutkan bahwa penggelembungan data penduduk yang berimplikasi tidak beresnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) berimplikasi tindak pidana.

“Iya itu bisa ada Undang-Undang Adminduk (Administrasi Kependudukan)kesalahan memasukan data saja itu sudah masuk pidana,” jelasnya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/3).

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ini pun menegaskan, pihaknya siap mendorong bila calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden siap menciduk oknum-oknum baik yang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena bagi Fadli, tindakan penggelembungan data kependudukan bukan hal yang main-main. “Memang tidak main-main kalo itu ternyata satu kesengajaan yang dilakukan secara sistematis itu harus diusut dong,” jelasnya.

Karenanya, kata Politisi Partai Gerindra itu, di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandi data kependudukan akan ditelusuri dan diperbaiki.

Memang tidak main-main kalo itu ternyata satu kesengajaan yang dilakukan secara sistematis, itu harus diusut.

“Kalo pak Prabowo jadi, betul-betul menjadi data penduduk yang modern dan pelayanan penduduk itu cepat.”

“Nggak seperti sekarang, nggak seperti sekarang ini masih terima laporan ada orng yang sudah dua tahun tiga tahun mengurus e-KTP, nggak selesai juga,” jelasnya.

Sebelumnya, relawan Prabowo-Sandi Neno Warisman menyebutkan, adanya temuan yang mengherankan dalam DPT.

BACA JUGA :  Fadli: Kenapa Wacana Pembubaran Kodim dan Korem Muncul Setiap Momen 30 September

“Misalnya ada kelahiran yang bersamaan dibeberapa tanggal yang jumlah sangat signifikan dan kalau dibuat rasio ranya perlu untuk diperhatikan kembali,” tuturnya.

Kemudian Neno juga menyebutkan, adanya kartu keluarga yang begitu banyak anggota. “Begitu banyak orang yang gak mungkin gitu. Nah ini jadi artinya ada semacam apakah ini kelalaian yah atau semacam itu atau memang terverifikasi,” jelasnya.

Sekedar informasi ketentuan pidana di bidang Administrasi Kependudukan, terdapat dalam Bab XII Pasal 93 sampai dengan Pasal 99 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BACA JUGA :  Yudi Latif Mundur, Wibawa BPIP Merosot

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/ atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 98

(1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang­undang.

Pasal 99

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini