Ekonom Rizal Ramli / Net

telusur.co.id- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diingatkan untuk fokus bekerja bagi masyrakat Jateng, ketimbang ikut cawe-cewe memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Demikian disampaikan oleh ekonom senior, Rizal Ramli di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/3/19).

“Mas Ganjar kan sudah dikasih amanah kembali oleh rakyat untuk memimpin Jawa Tengah, tapi, kok malah sibuk kampanye untuk Jokowi. Sing eling (sadarlah) Mas Ganjar. Karena, tidak mudah mengurusi rakyat Jawa Tengah yang jumlahnya lebih dari 34 juta,” ujar RR, sapaan karib nya.

Terlebih, kata mantan menteri perekonomian era presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, pertumbuhan ekonomi Jateng pada Triwulan III tahun 2018 yang mencapai 5,25 persen, belum bisa dikatakan bagus. Sebab, banyak potensi yang bisa digali untuk mendongkrak perekonomian.

BACA JUGA :  Menkeu Jelaskan Cara Tekan Nilai Tukar Rupiah, Rizal Ramli: Basi Ndak Jelas, Ndak Ada Isinya!

“Harusnya, Jawa Tengah itu bisa lebih maju. Tapi saya nggak lihat inisiatifnya gubernur, yang bagus, yang inovatif, untuk membuat Jawa Tengah lebih makmur. Di Jawa Tengah itu banyak orang pintar, minta sarannya bagaimana buat memperbaiki, mempercepat pembangunan,” imbuhnya.

Jika hati dan pikiran Ganjar sebagai pemimpin di Jateng bekerja tulus untuk rakyat, menurut RR, sejatinya politisi PDIP itu memikirkan nasib para petani yang ekonominya terpuruk akibat dampak impor yang ugal-ugalan.

“Mas Ganjar harusnya juga cari solusi mengatasi nasib petani bawang di Brebes misalnya yang ekonominya teruruk akibat impor bawang. Kalau dibiarkan, ini berimplikasi pada bertambahnya angka kemiskinan,” tandasnya.

Sekedar informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng telah memutuskan deklarasi pemenangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

BACA JUGA :  Moeldoko: Jangan Bikin Gaduh 'Jodohkan' Saya dengan Jokowi

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ganjar dan 31 kepala daerah lain seharusnya menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat. Rofiuddin menyebut jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang mestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini