Bawaslu RI / Net

telusur.co.id – Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan jelang pemilu banyak laporan mengenai netralitas aparat desa.

Di Jawa Tengah, ada 16 aparatur desa yang terancam sanksi karena tidak netral terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Bahkan, sambung dia, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah sudah merekomendasikan pemberian sanksi bagi aparat desa yang diduga tidak netral.

“Kami sudah mengeluarkan surat rekomendasi itu kepada pihak berwenang dalam hal ini bupati/wali kota maupun camat selaku pejabat pembina kepala desa/perangkat desa di daerah masing-masing,” katanya di Semarang, Minggu.

BACA JUGA :  Verifikasi Faktual, Partai SBY Terganjal KTP

Ia menyebutkan kepala desa atau perangkat desa yang direkomendasi mendapat sanksi berdasarkan surat dari Bawaslu Jateng itu, tersebar di sembilan kabupaten/kota di Jateng.

Menurut dia, berbagai pelanggaran netralitas pemilu yang dilakukan oleh aparatur desa tersebut terjadi sejak dimulai masa kampanye atau mulai 23 September 2018 hingga akhir Februari 2019.

“Modus kasus keterlibatan kepala desa/perangkat desa dalam Pemilu 2019 juga berbagai macam,” ujarnya pula. (Ant)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini