Karyono dalam diskusi oublik bertajuk 'Implikasi dan Konsekuensi Bahaya Kampanye Menggunakan HoaksbPada Pemilu 2019' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/19). Foto : telusur.co.id

telusur.co.id – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, menjelang Pemilu 2019, penyebaran hoaks atau berita bohong semakin meningkat.

Mengutip data dari temuan Kemenkominfo, dalam waktu mulai Agustus 2018 hingga Februari 2019, terdapat 771 konten hoaks.

“Dan dari 771 konten hoaks itu, ada 181 konten hoaks yang berbau politik,” kata Karyono dalam diskusi oublik bertajuk ‘Implikasi dan Konsekuensi Bahaya Kampanye Menggunakan HoaksbPada Pemilu 2019’ di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/19).

Menurut Karyono, konten hoaks berbau politik itu menyerang dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni pasangan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Dua-duanya menjadi korban serangan hoaks,” terangnya.

Karyono menjelaskan, selain hasil penelusuran Kemenkominfo, ada hasil riset dari Mafindo dan Polical web. Dalam temuan mereka, hoaks tentang politik selalu mendominasi.

“Dari data penelitian sejumlah institusi yang menunjukkan konten hoaks yang berbau politik itu mendominasi. Itu berarti mengafirmasi bahwa ada korelasi kuat antara hoaks dengan kepentingan politik,” terangnya.

BACA JUGA :  Harus Dijaga, Masjid Jangan Jadi Tempat Berpolitik

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran dalam kontestasi dan pertarungan kekuasaan itu, masing-masing kontestan ingin memenangkan kompetisi, dan di sisi lain ada spirit untuk mengalahkan lawan politik.

“Memang dalam kontestasi politik, hal ini dipandang sebagai suatu kelaziman. Celakanya dalam setiap kompetisi politik itu, selalu ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kompetisi, untuk mengalahkan kompetitornya,” tuturnya.

Lebih lanjut Karyono menjelaskan, kampanye hitam yang menggunakan hoaks kerap digunakan ketika posisi kandidat berada di posisi yang kalah atau nyaris kalah.

“Meskipun surveinya di atas, tapi selisihnya tidak terlalu jauh, maka salah satu cara adalah melakukan black campaign,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Multimedia Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Budi Setiawan berpendapat jika hoaks berkembang secara massif melalui sosial media. Selain itu, perkembangan teknologi informasi (TI) juga cukup memberikan peluang berkembangnya hoaks tersebut.

“Perkembangan TI di Indonesia cukup besar. Yang terkoneksi internet sebesar 50 persen dan yang on road sampai 47 persen. Memanfaatkan medsos itu yang banyak disalahgunakan dengan ujaran kebencian, politisasi SARA dan hoaks,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Membidik Pemilih Milenial Bukan dengan Cara Berpakaian, Tapi Menjawab Kebutuhan Mereka

Menurutnya, hoaks masih dijadikan alat ampuh untuk mencari dukungan dan merusak lawan politik.

“Pesaingan sangat ketat dan segala cara dipakai termasuk hoaks dan fitnah-fitnah,” sambung Budi.

Lebih jauh Budi menegaskan, para pelaku hoaks baik itu pembuat dan penyebar akan mendapatkan hukum pidana.

“Pembuat dan penyebar hoaks akan menghadapi konsekuensi hukum dan pidana termasuk KUHP dan UU ITE. Kalau terpenuhi unsurnya akan terima sanksi sosial akan perbuatannya,” terangnya.

Dijelaskannya, pasangan calon yang mendukung penyebar hoaks, maka akan berakibat negatif meskipun pasangan calon itu tidak tahu. Elektabilitas mereka bisa terpuruk karena kebiasaan para pendukungnya yang menyebarkan hoaks.

“Hoaks ini yang saya maksud adalah yang memiliki dampak buruk. Kita semua harus waspadai dan tanggungjawab kita menjaga agar media sosial kita tidak terpapar hoaks,” ujarnya.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini