Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai / Net

ANEH bin Ajaib! Itulah kalimat yang tentu saja dapat terlontar dari pikiran dan perasaan setiap ilmuan politik dan intelektual sosial, yang memahami histriografi, sosiologis dan peta politik Indonesia sepanjang 73 tahun Indonesia Merdeka.

Bahkan sesungguhnya tidak ada DNA secara sigifikan antara Joko Widodo yang berasal dari Kaum Abangan memiliki pengaruh terhadap kekuatan Politik Santri (khususnya kalangan NU). 

Dalam historiografi Indonesia, pemilihan umum 1955 kekuatan politik terpolarisasi dalam 2 kelompok, yaitu Partai Ideologis dan Partai Massa.

Kaum Abangan hadir dalam partai ideologis dengan membawa Marhaenisme (PNI) dan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan NU dan Masyumi muncul sebagai partai massa.

PNI dan PKI tidak fusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan NU dan Masyumi bersatu dalam kekuatan politik Santri Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan kelompok Kekaryaan (TNI), Intelektual dan Priyayi (ninggrat) bergabung dalam Partai Golkar. 

Polarisasi kekuatan politik yang muncul sejak Indonesia lahir, tidak begitu saja terbentuk secara alamia tetapi ada akar historisnya yaitu ketika Antropolog Amerika Clifford Geerz membatu masyarakat Jawa memudahkan klasifikan dalam kelompok Priyayi, Abangan dan Santri.

Tiga konsep keberagamaan orang Jawa;

1. Abangan, yang merepresentasikan pada aspek animism.

2. Santri mewakili penekanan pada aspek Islam sinkretisme.

3. Priyayi, menekankan pada elemen birokrat. 

Sebelum membahas Joko Widodo menyandera? Islam Santri (NU) dalam politik Indonesia kini, perlu saya mengukur seberapa besar derajat dan posisi Joko Widodo dalam tipologi masyarakat Jawa.

Sudah barang tentu Joko Widodo adalah seorang berasal dari kelas masyarakat Abangan yang menganut pandangan animisme dan kelompok kelas pekerja jika dilihat dari perspektif Jawa. 

Cerita berikut yang digambarkan oleh Clifford Geerz ini dapat membantu melihat potret Joko Widodo. Dalam buku Cliford Geerz berjudul Agama Jawa (Religion of Java) sebuah cerita yang menarik silakan disimak:

Seorang Tukang Kayu Muda yang lebih sistematis menguraikan hal-hal (kepercayaan tentang Makhluk Halus) itu dari pada masyarakat Jawa pada umumnya mengisahkan kepada saya (Geerzt) bahwa ada 3 jenis mahluk halus yang utama: Memedi yang secara harfiah berarti tukang menakut-nakuti, Lelembut  atau Makhluk Halus dan Tuyul.

Memedi biasanya suka menakut-nakuti orang tetapi tidak menimbulkan kerusakan serius. Memedi laki-laki disebut Genderuwo, dan Perempuan disebut Wewe.

Wewe kawin dengan Genderuwo. Tukang Kayu itu bercerita kepada Geerz “bahwa suatu waktu ada anak mereka menghilang, akhirnya ditemukan di belakang rumah”.

Lajutnya, “Anak tersebut ketakutan karena melihat ada Genderuwo menakut-nakutinya. Genderuwo itu hanya bisanya menakut-nakuti orang…”.

Itulah cara pandang animisme masyarakat Jawa yang dianut khususnya kaum Abangan dimana Joko Widodo juga (mungkin?)  tidak terlepas dari cara pandang animisme ketika berada dalam dan dikategorikan sebagai kelas Abangan. 

Tentu saja cara pandang Animisme bertolak belakang dengan Kaum Santri yang mengandalkan Spiritualitas Agama Islam dan Santri NU secara tegas menolak penghayatan terhadap apa yang disebut dunia Tahayul dan Musyirik. 

Pertanyaannya adalah mengapa Joko Widodo sedemikian bernafsu mendekati Kaum Santri khususnya NU Struktural?

BACA JUGA :  Massa Serukan Tidak Pilih Pemimpin Pelindung Pembakar Bendera Tauhid

Jawabanya sederhana, Joko Widodo sudah paham betul bahwa Islam NU Ahlus-Sunnah wal Jama’ah sangat tidak menyukai paham radikal.

Maka bisa diduga dengan rekayasa memunculkan istilah-istilah seperti “Islam Nusantara”, “Islam Transnasional”, bahkan survei “Kelompok Mesjid Berpapar Radikal” atau termasuk Wawancara Said Aqil dengan menyatakan kelompok pendukung pasangan capres nomor 02 adalah kelompok radikal. 

Itulah cara dan strategi intelijen khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) sebagaimana terlihat dari pernyatan juru bicara BIN Wawan Purwanto tentang 41 Mesjid Terpapar Radikal. 

Framing radikalisme itu diciptakan untuk mempermudah seorang Joko Widodo yang berasal dari seorang Abangan untuk mencomot dan bahkan menumpang atribut NU (sesuai kamus KKBI, atribut bisa juga orang dan pikiran) termasuk Tokoh NU Ma’ruf Amin untuk sekedar kepentingan politiknya.

Dapat dibayangkan NU bisa diperdaya oleh Joko Widodo yang bukan siapa-siapa dalam NU bisa mempengaruhi tiga pimpinan utama NU, Ma’ruf Amin, KH, Miftachul Ahyar dan KH Said Aqil bergerak melakukan indoktrinasi ke seluruh jajaran struktural NU baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa sampai pondok pesanteran bahkan mereka mengobarkan berita yang cenderung hoax seperti NU di jaman Joko Widodo, NU Naik Kelas, padahal zaman Joko Widodo umat Islam dibikin bentrok dan berjuta-juta orang NU berbondong-bondong menyarakan ketidakadilan di Monas. 

Bayangkan, tokoh utama NU struktural saja berkomentar kurang professional seperti “Joko Widodo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang mengambil orang NU” sebagai Wakil Presiden sebagaimana disampaikan oleh Ma’ruf Amin.

Beliau lupa atau tahu tapi sengaja (berbohong?) kalau Ibu Mega pernah didampingi oleh Hamzah Haz, juga Hazim Muzadi dalam percalonan Presiden. Bisa jadi jika dilihat dari sepintas, melihat situasi di atas maka NU berada dalam Tumbal Politik Kekuasaan. 3 alinea di atas sebagaimana yang dilukiskan oleh Drs. Choirul Anam.  

Dalam kurung waktu 4,5 tahun Joko Widodo pimpin negara ini, salah satu kesalahan terbesar adalah berbagai legasi (warisan) Gus Dur tentang Hak Asasi Mansusia, Demokrasi, Kediggayaan sipil serta Inpendensi NU dirusak dan dibenamkan oleh Joko Widodo. 

1). Gus Dur penentang sistem binomial militer sebagai panglima pertahanan dan panglima politik pembangunan. Gus Dur menginginkan militer tidak boleh masuk wilayah sipil. Ketika Joko Widodo membuka pintu agar militer memasuki ruang sipil tentu saja melawan dan menentang komitmen Gus Dur. Saya menyaksikan kementerian Transmigrasi mengembalikan 18 perwira militer yang telah menduduki jabatan sipil yang saat itu panglima TNI adalah Wiranto. Itulah perintah Gus Dur kepada Menteri Transmigrasi Alhilal Hamdi. 

2). Sistem Roling Panglima TNI secara bergilir untuk semua angkatan, namun Jaman Joko Widodo ketika menunjuk Jenderal Gatot Nurmantjo dari AD dimana seharusnya giliran angkatan Udara. Joko Widodo merusak tatanan. 

3). Pengekangan Kebebasan Sipil (sivil liberties) seperti sulitnya menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan. Berbagai penangkapan terhadap para ulama dan aktivis tentu saja menentang paradigma berfikir Gus Dur.

4). Media mainstream yang dikuasai oleh para kelompok kapitalis diintervensi untuk dijadikan sebagai alat pembungkaman, penyampaian informasi artikulator kepentingan penguasa, alat propaganda penguasa untuk melestarikan kekuasaan. Tentu saja bertentangan dengan jiwa dan spirit Gus Dur.

BACA JUGA :  Aneh, PKS Jadi Sasaran Isu Teroris

5). Yang terpenting untuk diketahui adalah Gus Dur sangat taat betul pada Kittah NU 1926. Dalam perjalanan politiknya termasuk ketika menjadi Presiden, saat Megawati menggoyang jabatannya, Gus Dur tidak pernah memanfaatkan warga NU termasuk Banser. Sangat kontras sekali dengan sat ini, meskipun Joko Widodo bukan orang NU, banyak orang menduga Joko Widodo terlihat semacam memanfaatkan Banser dan NU Struktural untuk kepentingan politiknya termasuk merusak Ukuwah Islamiah (umat Islam lainnya), Insaniah (kami orang Papua, Saya, Rocky Gerung, dll)  dan bahkan Wathoniah, termasuk Ketua Umum Said Aqil secara organisatoris Ketua Rois Am dan Maruf Amin tidak boleh berpolitik dan bertentangan dengan Kittah NU 1926. Kecuali kalau mereka memutuskan masuk PKB.

Saya mesti sampaikan bahwa tidak ada tautan historis antara Joko Widodo dan NU. Namun demikian apakah warga NU akan mengikuti sepak terjang yang dimainkan sekelompok kecil yang dimotori KH. Said Aqil dll untuk mempengaruhi perilaku politik NU?

Belum tentu! Karena fakta hari ini menunjukkan bahwa untuk merebut kekuasaan, uang dan jabatan mesti berada dalam pusaran partai politik. Khususnya perilaku politik Kiai NU yang dilukiskan secara baik oleh para ahli seperti K. Bertens, Marthin Van Brusnen, dan Chumairoh. Lahirnya PKB yang dimotori oleh para Kiai telah menegaskan bahwa Independensi NU bersifat semu (pseudo), perintah tidak bersifat sabda, wahyu atau devine right.

Maka warga NU harus masuk partai politik seperti PKB, jangan membawa organisasi NU yang menjadi induk semangnya. 

Warga NU tetap akan memilih Kedua calon Presiden tetapi lebih khusus Prabowo Subianto yang telah puluhan tahun dekat dengan ulama, Gus Dur pun pernah menitipkan untuk warga NU dengan menilai keikhlasan Prabowo untuk bangsa dan negara, apalagi calon yang diusung melalui hasil itjimah ulama.

Maka, tidak ada jaminan semua suara NU ke Joko Widodo. Oleh karena Joko Widodo adalah seorang Abangan yang mencomot atribut warga NU dan menentang legasi Gus Dur maka dapat dimakhlumi seandainya mayoritas warga NU menghukum Joko Widodo dengan tidak memilihnya pada tanggal 17 April 2019. 

Siapa Natalius Pigai dan seberapa jauh Pengetahuan tentang NU?

Natalius Pigai, Gusdurian Asli, Staf Khusus Menakertrans 1999-2004 (Jaman Gus Dur), Pernah dicalonkan PKB untuk DPR RI (saksi Kofifah Indar Prawangsa Ketua Bappilu). Pernah antar uang 1 miliar bantuan Gus Dur untuk KR Papua Tahun 2000. Pernah Pertemukan Gus Dur dan Tokoh2 Utama Papua (Thom Beanal, Wili Mandowen, Agus Alua, Taha Alhamid, dll). Berasal dari Suku Meepago (Nabire, Paniai, Dogiyai, Timika, Deiyai), 4 Bupati adalah dari PKB. 3 Periode sudah mengutus 1 anggota DPR RI PKB dari basis massa daerah saya. [***]

*Penulis adalah aktivis kemanusiaan

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini