peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah berpendapat perlunya reformasi sistem kepartaian di Indonesia.Foto :Istimewa

telusur.co.id – Kabar kurang mengenakan menerpa Parti Persatuan Pembangunan (PPP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Jumat (15/3/19).

Menanggapi kabar tersebut, peneliti politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah berpendapat perlunya reformasi sistem kepartaian di Indonesia.

“Hal ideal yang dapat menghentikan laku korupsi adalah bangunan integritas bagi politisi dikokohkan, tetapi sebagai upaya sistematis, perlu juga dipertimbangkan reformasi sistem kepartaian” kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (15/3/19).

Dedi meyakini, model politik kepartaian di Indonesia saat ini terlalu mendominasi dan tidak ideal, sehingga parpol seolah menjadi muara kekuasaan.

“Parpol dalam sistem politik Indonesia berada di ruang infrastruktural (pengontrol jalannya pemerintahan), ia seharusnya berpihak pada publik, semua parpol seharusnya oposisi, tapi yang kita jalani sekarang justru parpol setali tiga uang dengan kekuasaan itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan jika lobi-lobi politik kekuasaan lebih banyak melibatkan parpol,” terangnya.

BACA JUGA :  Bupati Subang Kena OTT KPK

Lebih lanjut, penulis buku Komunikasi CSR Politik ini menyampaikan gagasan baru terkait partai politik di Indonesia.

“Parpol harus berada di luar kekuasaan, satu-satunya kesempatan parpol mengemuka dalam ritual politik kekuasaan adalah saat pemilu, usai pemilu parpol harus kembali ke barak” jelas direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik ini.

Dedi juga mengungkapkan, meskipun kontroversial, dia mengaku setuju jika pembiayaan parpol ditanggung negara.

“Sebenarnya itu ide sangat baik, dengan APBN sistem keuangan parpol dapat dikontrol dan dipertanggubgjawabkan, negara memiliki kewenangan intervensi jika APBN, dulu pernah diwacanakan dan parpol pasti menolak,” terangnya.

BACA JUGA :  KPK Akan Dalami Dugaan Keterlibatan Anak Amin Santono

Dedi juga merisaukan kondisi keuangan parpol yang tidak terbuka, hal ini karena pembiayaanya di luar tanggung jawab negara. Menurutnya, kondisi ini memicu parpol untuk mencari pembiayaan secara bebas dan sulit terdeteksi.

“Bagaimanapun, kekuasaan parpol harus dibatasi, negara harus lebih dominan dalam mengatur sistem politik, termasuk platform ideal kepartaian, demokrasi tidak selalu bicara kebebasan, demokrasi juga bicara kewajiban” tandasnya.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini