Anggota Fraksi PAN MPR RI, Viva Yoga Mauladi (kiri), Anggota Fraksi PDIP MPR RI, Aria Bima (kanan). Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah terjadi sejak penyelenggaraan Pemilu 1999 hingga saat ini.

Kisruh DPT itu kata dia, terjadi akibat mismanajemen kependudukan. Oleh karenanya, Persoalan tersebut bisa diatasi dengan single identity number.

“Kalau kita sudah punya single identity number maka sebagian besar persoalan DPT akan selesai, misalnya NIK ganda, NIK kosong, pemilih fiktif. Persoalan DPT seperti itu bisa selesai dengan single identity number,” kata ViVa Yoga dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019,” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/3/19).

Tak sampai disitu, dirinya juga menuturkan, persoalan DPT merupakan masalah besar apalagi menjelang pemilihan 17 April.

“Artinya, DPT merupakan masalah besar bagi pemerintah, siapapun yang berkuasa. Bayangkan sejak pemilu 1999 sampai pemilu 2019 ini, selalu ada masalah DPT. Misalnya dalam Pemilu 2014, PDIP mempersoalkan 10, 8 juta DPT yang bermasalah,” katanya.

BACA JUGA :  Politik Empat Pilar versus Radikalisme dan Konservatif Politik Dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI

“Kita mempersoalkan DPT bukan dalam rangka mendelegitimasi pemilu dan bukan dalam rangka mencurigasi kecurangan dan manipulasi data pemilu,” ujarnya.

Ada tiga alasan mengapa DPT perlu dipersoalkan. Pertama kata Viva, untuk menyelamatkan hak konstitusional warga negara Indonesia yaitu hak memilih dan dipilih. “Negara harus menjamin hak warga negara itu. Itulah pentingnya DPT,” ucapnya.

Kedua, untuk peningkatan partisipasi politik rakyat. “Jika partisipasi politik rakyat naik maka semakin tinggi legitimasi pemilu. Maka DPT menjadi basis data yang penting untuk peningkatan partisipasi politik rakyat,” jelasnya.

Ketiga, DPT penting dikritik dan dibahas karena untuk peningkatan demokrasi electoral. “Karena proses kompetisi dalam Pemilu berbasis data DPT,” tuturnya.

Sementara itu anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan polemik DPT yang terjadi belakangan ini bisa diatasi dengan transparansi. KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi. “Di era reformasi ini semua sangat transparan. KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda. Semua sudah ada datanya,” katanya.

Dengan transparansi, lanjut Aria Bima, maka sangat mudah untuk men-trace data DPT. Aria mengajak semua pihak untuk buka-bukaan soal DPT secara transparan. “Karena sekarang semua data bisa diakses. Lewat gadget kita bisa buka DPT. Masing-masing parpol juga sudah mendapat softcopy DPT. Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh peserta pemilu juga melakukan validasi,” katanya.

BACA JUGA :  Mahyudin: Jangan Gara-Gara Pilihan Politik Kita Bermusuhan

Dalam soal kisruh DPT ini, Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo memberi dua solusi. Pertama, solusi taktis atau jangka pendek untuk mengantisipasi Pemilu 17April 2019. Solusi taktis ini adalah untuk menjamin warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional. Mereka yang sudah masuk DPT, atau non-DPT, atau pemilik e-KTP bisa menggunakan hak pilihnya.

Kedua, solusi strategis. Ini menyangkut kebijakan politik jangka panjang. “Kita harus memutus aktor atau pemain dalam mata rantai data kependudukan. Negara atau pemerintah harus membuat single identity number kependudukan. “Proyek e-KTP adalah proyek gagal. Negara harus membuat program KTP yang single number,” ujarnya.[]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini