Diskusi bertajuk 'Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu 2019 Dan Potensi Ancaman Demokrasi' di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (13/3/19). (Foto: telusur.co.id/Fahri)

telusur.co.id – Ketua Lembaga Bantuan Hukum Trisila, Hasan Lumban Raja mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menangani sejumlah pelanggaran pemilu seperti pelanggaran waktu kampanye, pidana pemilu dan administrasi.

Namun menurutnya, ada pelanggaran Pemilu yang tidak tertangani secara maksimal oleh Bawaslu. Hasan menilai, sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu terjebak pada pemahaman perbuatan pelanggaran hukum dalam arti sempit.

“Pelanggaran hukum dalam Pemilu 2019 hanya dipahami sebagai pelanggaran norma undang-undang Pemilu berikut peraturan pelaksananya,” kata Hasan dalam diskusi bertajuk ‘Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu 2019 Dan Potensi Ancaman Demokrasi’ di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (13/3/19).

BACA JUGA :  Bawaslu Cek 7 Kontainer Surat Suara Sudah Dicoblos Di Tanjung Priok

Padahal, kata dia, ada sejumlah pelanggaran hukum yang harus dapat perhatian khusus dari Bawaslu yakni pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran extra ordinary atau luar biasa.

“Ada sejumlah perbuatan dari berbagai pihak dalam Pemilu 2019 yang seyogyanya berpotensi menjadi ancaman demokrasi yang tidak tersentuh pengawasan,” ujar Hasan.

Hasan memberikan contoh kasus hoaks tentang adanya tujuh kontainer yang berisi tujuh puluh juta surat suara yang sudah dicoblos. Dalam kasus ini, justru yang hadir untuk menyelesaikannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaporkannya ke pihak kepolisian.

BACA JUGA :  Debat Capres Ke-2, Masyarakat Sipil Tagih Pembahasan Soal Energi Bersih

“Bawaslu dalam kasus ini absen. Justru KPU yang melaporkan kepada Polri agar kasus ini ditindak,” ujar Hasan.

Hasan menyayangkan ketidakhadiran Bawaslu dalam menangani kasus hoaks tersebut. Padahal, kasus hoaks menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi karena merugikan hak rakyat selaku pemegang kedaulatan untuk mendapatkan Pemilu yang adil dan berintegritas serta Pemilu yang efektif dan efisien.

“Pada sisi yang lain para peserta Pemilu juga mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut. Seperti dalam kasus hoaks tujuh kontainer surat suara. Bawaslu tidak berdaya menyelesaikan permasalahan ini,” katanya. (fhr)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini