Dr.H. Joni/telusur.co.id


Oleh: Dr. H. Joni.SH.MH.

Issu seksi yang sejatinya sangat penting tetapi tidak terelaborasi secara maksimal dalam debat Capres tahun 2019 ini adalah masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup selalu dapat dikaitkan dengan berbagai momentum.

Tak terkecuali hajat Pilpres yang diselenggarakan 27 April mendatang. Capres yang  sibuk dengan tawaran berbagai janji manis, ternyata menunjukkan dua kecenderungan. Satunya, calon 01 sibuk mempertahankan dan membela diri terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan, sementara calon 02 sibuk mengedepankan program dan apresiasi terhadap masa depan tanah air, andai terpilih.

Masalah Lingkungan Hidup 
Permasalahan lingkungan hidup itu bersifat ironi. Pada satu sisi begitu dekat, dan menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Perubahan cuaca, anomali musim, naiknya suhu yang menyebabkan panas,pendangkalan sumber air, pencemaran udara dan air dan sebagainya dialami oleh setiap orang. Semuanya itu bukan perilaku alam, tetapi ada penyebabnya.

Namun pada sisi lain instrumen pengatur lingkungan itu begitu asing dengan warga. Ada yang menyebut hukum lingkungan bagaikan hukum setengah dewa. Hanya orang yang beraktivitas yang bersentuhan langsung dengan masalah lingkungan hidup yang peduli hukum lingkungan.

Di tengah keterasingan instrumen itu, tentu saja tidak gampang memilih capres yang pro lingkungan. Atau  sebaliknya mengklaim capres yang tidak pro lingkungan. Namun demikian dua kriteria berikut, dapat dijadikan sebagai semacam rambu, atas komitmen capres apakah pro lingkungan atau tidak.

Tentu saja lingkungan di sini tidak semata berkait dengan tindakan teknis semacam menanam sejuta pohon. Atau bersih bersih got dan tindakan teknis lainnya. Konseptualisasi, ibarat aliran air lebih ke hulunya menjadi penanda, apakah komitmen seorang capres pro lingkungan atau tidak. Kita dapat mencermati, sejauh ini masih belum ada yang menyampaikan program konkret tentang proteksi terhadap masalah lingkungan hidup ini.

Beberapa parameter global yang kiranya dapat dijadikan sebagai penanda atas komitmen yang bisa dinyataka bgelum tersentuh dimaksud adalah:  Pertama komitmen mengembangkan industri berbasis lingkungan. Dalam kaitan ini, pada tataran normatif sudah menjadi paradigma umum tentang anomali, atau terjadinya pertentangan. Pada satu sisi kepentingan ekonomi, yang tercermin dengan pengembangan industri dipastikan mendegradasi kualitas lingkungan hidup. Sementara pada sisi lain ada keharusan untuk mengembangkan industri sebagai konsekuensi berdenyutnya eknomi untuk kehidupan rakyat.

BACA JUGA :  Dari Negara Penjaga Malam Ke Negara Kesejahteraan

Pada tataran ini, kebijakan pengembangan industri di Indonesia yang sudah dan sedang berlangsung cenderung kurang berpihak pada pelestarian lingkungan. Atau paling tidak, aspek ekonomi lebih didahulukan daripada pelestarian lingkungan. Berbagai alasan meningkatkan kehidupan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan sebagainya menjadi alasan mengapa faktor lingkungan hidup tidak dipedulikan. Pada level daerah juga demikian. Kran untuk masuknya para pemodal yang mengeksploitasi alam dibuka lebar. Dengan alasan meningkatkan pendapatan daerah, menggairahkan ekonomi daerah dan seterusnya menjadikan masalah kelestarian lingkungan hidup terabaikan.

Pada tataran normatif, memang tidak selalu terjadi pertentangan antara industri dan lingkungan hidup. Data menunjukkan negara semisal Jepang bisa mengembangkan ekonomi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. 

Pada tataran akademis, pembangunan atau yang secara ekologis dikonsepsikan sebagai developmentalisme, yang semata mengeksploitasi alam tanpa peduli lingkungan,  berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan. Ada upaya kuat tentang revolusi hijau (green revolution). Program itu bukan sekadar program pertanian, namun justru melawan paradigma tradisional pertanian yang pro lingkungan.

Pada pengembangan industrilaisasi yang berbasis ekonomi, diingatkan oleh  World Comision on Environment and Development (WCED) pada 1987 yang lalu. Bahwa penyebab kerusakan lingkungan di berbagai negara adalah tata ekonomi dunia yang didominasi oleh negara maju. Negara berkembang sekadar pelengkap (penderita). Untuk itu sudah ada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pada konsep pembangunan berkelanjutan itu dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional melalui konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan. Ini dilegitimasi pada konverensi United Nations of Conference Environment and Development di Rio de Jeneiro pada tahun 1992.

Dari konverensi dunia tersebut terdapat 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu: prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, dan prinsip pencegahan dini. Berikutnya  prinsip perlindungan keanekaragaman hayati, dan prinsip internalisasi biaya lingkungan. Namun konsep ini hanya menjadi angan.

Nah dari berbagai program yang ditawarkan oleh para capres, adakah yang punya grand desain yang mengarah pada pengembangan industri dengan tetap pro lingkungan, khususnya yang menerapkan prinsip universal itu?. Adakah komitmen untuk menata kembali industri yang tidak pro lingkungan menjadi berstandar lingkungan?. Kalau ada itu yang mesti  dipilih. 

Komitmen Penegakan Hukum Lingkungan 
Kedua, adalah komitmen untuk menegakkan hukum lingkungan. Bahwa hukum lingkungan adalah sebagai umbrella provision atau payung pelindung terhadap Undang Undang lain yang besifat sektoral. Seperti UU perumahan, UU Kehutanan, UU Pertambangan dan sebagainya mempunyai prosedur sendiri bagaimana mengelaborasi kawasan untuk produktivitas dengan mengeksploitasoi alam agar tetap sesuai daya dukung lingkungan.

BACA JUGA :  LUPUT DARI PENCERMATAN, MODUS KORUPSI POLITIK PADA PILPRES DAN PILEG 2019

Manakala terjadi penyimpangan, penerapannya adalah didasarkan pada UU itu sendiri. Tidak didasarkan pada UU lingkungan yang notabene lebih berat sanksinya. UU itu bagaikan pajangan, yang tidak pernah dipergunakan untuk menjerat aktivitas yang nyata nyata merusak lingkungan hidup. Pembakaran lahan, eksploitasi pertambangan yang tidak sesuai dengan perijinan dan sebagainya adalah contoh.

Pada kaitan ini, dapat dicermati, sejak pemerintahan orde baru tahun 1965 diikuti pada tahun 1967 dan 1968 dengan diterimanya UU Penanaman Modal Asing dan domestik. Atas dasar UU itu eksploitasi alam khususnya hutan telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kayu terbesar dunia. Dan itu memberi saham besar untuk rusaknya lingkungan hidup. Padahal pada perspektif lingkungan  dipahami bahwa hutan mempunya fungsi yang vital dalam menjamin kelangsungan hidup.

Dimensi alam yang dikandung hutan menyimpan atau menampung air hujan untuk konsumsi air bersih. Gundulnya hutan menjadi biang bencana seperti banjir, longsor, pendangkalan sumber air dan sebagainya.

Pada era itu, upaya pelestarian lingkungan terabaikan. Kebijakan seluruhnya pro pembangunan ekonomi. Pembangunan berwawasan lingkungan, yang menjadi konsep dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan baru muncul kemudian dan sudah terlambat.

Kini, perubahan peruntukan kawasan menjadi keprihatinan baru. Di Sumatera dan Kalimantan modal asing masuk mendanai pembukaan  lahan kelapa sawit. Perubahan itu diindikasikan merusak pola dan struktur tanah yang berarti juga merusak lingkungan.

Masih relevan, bahwa kebijaksanaan pembangunan lingkungan tertuju pada empat sasaran yaitu, membina hubungan keselarasan antar manusia dengan lingkungan, melestarikan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang, meningkatkan mutu lingkungan, dan membimbing manusia menjadi pembina lingkungan. Itu yang harusnya konsisten dipertahankan untuk diwujudkan. 
Nah, dalam Pilpres kali ini, dapat dicermati masih belum nampak penyampaian visi dan misi serta penjabarannya atas komitmen menegakkan hukum lingkungan di atas hukum sektoral dan berkomitmen mewujudkan empat sasaran. Padahal Jika mereka berkomitmen itu, berarti pro lingkungan hidup dialah yang layak dipilih.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini