Pengamat Politik Ujang Komarudin / Net

telusur.co.id- Pengamat Politik Ujang Komarudin, menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi kembali keberadaan e-KTP untuk Warga Negara Asing.

Menurut Ujang, selain harus kembali menyirir Kembali DPT dari WNA, cara memotong kebaradaan e-KTP itu perlu dilakukan agar tidak ada tuduhan-tuduhan

“e-KTP untuk WNA boleh tapi tidak boleh memilih. Sekarang harus meng cut itu semua (e-KTP) karena, kalau ini tidak diselesaikan dengan tuntas ini membuat portensi kecurangan dan konflik,” ujar Ujang kepada telusur.co.id, Jumat (8/3/19).

Melihat waktu Pemilu yang sangat singkat ini, dan sangat urgennya situasi maka ia juga menyarankan agar KPU atau pemerintah segera mengeluarkan peraturan tentang hal itu. Agar persoalan ratusan WNA yang mendapatkan DPT bisa terselesaikan dengan cepat.

BACA JUGA :  Karawang Diprioritaskan Beroleh Blangko e-KTP

“kan bisa ada Perppu atau peraturan baru. yang penting ini p[erlu diselamatkan. karena kalau tidak ini akan kacau. kacau sekali. KPU juga harus cepat merespos segala kritikan yang ada jangan abai. kalau tidak selesai bisa KPU diragukan oleh masyarakat,”

“WNA yang masuk DPT harus dikeluarkan dan kalau perlu meminta maaf kalau ada kekeliruan. ini kesalahan besar yang perlu cepat dikoreksi dan segera meminta maaf,” tegasnya.

Seperti diketahui, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pihaknya menemukan 103 warga negara asing terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Dia mengaku sudah menyerahkan data tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BACA JUGA :  DPT Banyak Masalah, Fadli Zon Desak Audit Forensik Data Pemilih

“Sudah Kita serahkan semua datanya ke KPU. Iya diserahkan 103 data,” ucap Zudan saat dihubungi, Senin (4/3).

Zudan mengatakan data itu ditemukan ketika Kemendagri melakukan analisis terhadap e-KTP WNA dan DPT. Dari 1.600 WNA yang memiliki e-KTP, lanjutnya, ada 103 nama yang tercantum dalam DPT.

Zudan mengatakan 103 WNA yang terdaftar di DPT berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Afrika. Meski demikian, Zudan tidak merinci lebih jauh. Dia juga tidak menyebutkan secara gamblang negara-negara asal WNA yang dimaksud.

Bahkan Baru-baru ini, Bawaslu juga menemukan ada 158 warga negara asing (WNA) yang diduga masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini