Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa

telusur.co.id – Penunjukan Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai dipermasalahkan para pengurus dan kader, karena menabrak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Dengan kata lain, posisi Plt ketum yang disandang oleh Suharso ilegal.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Ketua DPP PPP Rudiman ketika berbincang dengan telusur.co.id, Selasa. Dibeberkan Rudiman, di dalam Pasal 13 ART PPP jelas sekali menyebutkan jika ketum berhalangan atau diberhentikan hanya dapat diisi oleh wakil ketua umum yang dipilih dalam rapat yang dihadiri pengurus harian DPP, ketua majelis syariah, ketua majelis pertimbangan, ketua majelis pakar dan ketua mahkamah partai untuk dikukuhkan pada Musyarawah Kerja Nasional.

BACA JUGA :  Didampingi Ketua Tim Pemenangan Pilkada PPP, Djarot : Salam Dua Jari..!!

Tetapi yang dipilih adalah Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai anggota majelis A’la PPP. Penunjukan itu berdasarkan fatwa atau saran Majelis Syariah, Maemun Zubaer. “Mbah Moen itu meminta supaya Suharso menjadi plt. Pak kiai memang yang kita junjung. Kita hormati tetapi jangan dibawa untuk melanggar kitab suci PPP,” jelasnya.

Karena tidak sesuai dengan AD/ART, maka penunjukan Suharso Monoarfa sebagai plt ketum PPP itu inkonstitusional dan ilegal. “Bisa dibilang penunjukan Suharso itu ilegal. Cacat hukum,” tegas dia.

Sebagai partai yang paling tua, pengurus PPP tidak mau lagi ada aturan yang dilanggar karena berpotensi menimbulkan perpecahan menjelang pemilu. Kalaupun tetap dipaksakan, peserta Mukernas akan menolak keputusan tersebut.

BACA JUGA :  Gerakan Islah dan Khittah PPP Bantah Ocehan Arsul

“Alasan kita menolak karena kita sayang sama PPP. Kita tidak mau produk yang dihasilkan cacat hukum. Contohnya Suharso dikukuhkan jadi plt, semua keputusan yang diambil akan cacat hukum. Ada pergantian PAW, KPU akan menolak karena tidak sesuai.”

Begitupun jika ada sengketa partai, maka pengadilan maupun PTUN akan mudah membatalkan karena bertentangan dengan AD/ART. “Makanya saya sampai di rapat PH (pengurus harian) kemarin. Ini tidak benar. Dan saya orang pertama yang menerangkan bahwa Suharso sebagai Plt cacat dan melanggar AD/ART,” tandasnya. (ham)

Like :

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini