Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Anti Hoaks, Eggi Sudjana. Foto:telusur.co.id

telusur.co.id – Wacana penempatan TNI pada sektoral sipil yang dikesankan akan kembali pada dwi fungsi TNI, mendapat tanggapan dari Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bidang Advokasi dan Hukum Eggy Sudjana.

Menurut dia, Pemerintah seharusnya berupaya memahami sejarah mengapa dihapus dwi fungsi ABRI.

“Gerakan reformasi pada tahun 1998 Salah satu amanat reformasi adalah menjadikan TNI sebagai alat pertahanan rakyat dan penjaga kedaulatan NKRI,” ucap dia di Sekretaris Nasional pemenangan Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa, (5/3/19).

Jika aturan itu kembali dihidupkan kembali, kata Eggy, dikhawatirkan demokrasi yang sudah berjalan hampir 21 tahun akan sia-sia.

BACA JUGA :  Mardani Pastikan Kebijakan Prabowo-Sandi Bersahabat untuk Pelaku Usaha

“Kenapa TNI tidak punya hak suara? Kalau punya hak suara dan dia emosi, bisa-bisa senjatanya ditembakkan,” ungkap Eggi.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah mengklarifikasi bahwa jabatan sipil tidak akan diisi prajurit TNI aktif, seperti polemik yang beredar di masyarakat.

“Itu ada permintaan yang sudah mau pensiun-pensiun, jadi tidak seperti Dwifungsi ABRI, tidak ada itu,” kata Ryamizad di sela-sela Rapat Pleno Khusus Lembaga Pengkajian MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/2) lalu.[asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini