Menkopolhukam Wiranto/Net


telusur.co.id- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, pelaku hoax tidak bisa dijerat dengan UU  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, menurut dia, pelaku penyebar fitnah, bohong atau hoax itu, bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Masing-masing kan sudah ada UU-nya. Terorisme punya UU sendiri, penyebaran informasi palsu dan IT juga punya UU sendiri,” ujar Saleh kepada telusur.co.id, Kamis (21/3/19). 

Dia meminta agar Menkopolhukam Wiranto tidak menyama ratakan pelaku hoax dan terorisme. Jika disamakan, kata dia, tidak menutup kemungkinan akan ada abuse of power.

“Tentu tidak bisa disamakan antara kedua tindakan tersebut. Sudah sepantasnya, kedua tindakan itu diterapkan sesuai UU-nya masing-masing,” tegasnya.

BACA JUGA :  PAN Akan Ikut Pansus Angket TKA

Meskipun, Saleh mengakui, hoax itu memang sebuah perilaku yang sangat berbahaya bagi persatuan. Namun, penindakannya, hendaknya sesuai dengan aturan yang sudah ada.

“Penyebaran hoaks itu berbahaya dan harus dihukum. Namun, hukumannya mestilah sesuai dengan aturan yang ada. Tingkat kesalahannya pun tentu tidak bisa disamakan dengan terorisme,” tandasnya.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini