telusur.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan pengawasan terhadap sumber dana peserta Pemilu 2019. Hal itu dilakukan agar tidak ada penggunaan dana kampanye yang dilarang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Sesuai dengan kewenangan, dari Bawaslu akan melakukan di bidang pengawasan. Jadi kita mengawasi. Karena itu kan dilarang dana-dana tersebut,” kata Tim Asistensi Bidang Hukum Bawaslu Bachtiar Baital di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/19).

Dalam Pasal 339 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan dengan jelas bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dari beberapa pihak.

Pihak-pihak yang dimaksud yakni dari pihak asing, dari penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, kemudian sumbangan dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana.

Terakhir, larangan menerima sumbangan dari pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Soal pihak asing itu dijelaskan dalam bagian penjelasan, yakni: Yang dimaksud ‘pihak asing’ adalah warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, organisasi kemasyarakatan dan warga negara asing.

“Ada empat fokus berkaitan dengan dana kampanye itu. Jadi Bawaslu akan mengawasi aliran-aliran dana tersebut,” ujar Bachtiar.

Ditambahkannya, jika peserta pemilu tetap menerima dan menggunakan dana yang dilarang dalam undang-undang tersebut, maka akan dipidanakan.

“Kalau dilarang ada sanksinya. Dan Bawaslu berdasarkan kewenangannya bisa melakukan penindakan terhadap penggunaan dana yang tidak jelas tadi. Sumber dana yang dilarang itu bisa ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” tutur Bachtiar.

Bachtiar menyebut, untuk penelusuran aliran dana ke peserta pemilu, merupakan tugas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Mengenai alirannya sendiri itu dari PPATK. Kita berharap dari PPATK untuk menyampaikannya. Tapi tugas kami, Bawaslu itu hanya memastikan apakah dana kampanye itu adalah dana-dana yang bersumber dari dana yang dilarang untuk dipakai dalam dana kampanyenya itu. Itu yang kita awasi,” tandasnya.

Lebih lanjut, Bachtiar mengungkapkan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima laporan soal masuknya dana asing ke peserta pemilu. “Belum ada. Masih belum ada,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pemberantasan PPATK, Firman Shantyabudi mengatakan, pihaknya terus memonitoring sumbangan dana untuk kampanye peserta Pemilu 2019, khususnya capres-cawapres. Apalagi, jika dana tersebut disinyalir berasal dari pihak asing.

“PPATK bisa menelisik uang itu bisa masuk atau tidak, tentunya akan ada tindaklanjut dengan aparat penegak hukum. Kemudian apakah itu digunakan untuk pemilu, nanti kita akan (koordinasi) dengan Bawaslu. Saya kira itu tugas dari PPATK,” kata Firman.

Dalam hal ini, Firman mengaku pihaknya butuh waktu untuk menelusuri jika ada kecurigaan masuknya dana asing untuk kepentingan kampanye pemilu. “PPATK harus melihat uang yang di luar sana, itu waktu di Indonesia legal atau ilegal. Kan ramai kemarin tentang pajak,” tandasnya. (fhr)

Like :
BACA JUGA :  Patut Dicurigai, KPU di Bawah Tekanan Politik?

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini