Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. Foto: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id— Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Hashim Djojohadikusumo, kemungkinan belum membaca Undang-Undang Dasar 1945 serta undang-undang Pemilu, sehingga menganggap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak netral dalam Pemilu dan Pilpres.

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kemendagri, Negeri Zudan Arif Fakhrulloh dalam sebuah diskusi bertajuk “DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres” di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/19).

“Barangkali Pak Hashim belum membaca Undang-Undang Dasar, belum membaca Undang-Undang Pemilu, belum juga membaca PKPU 11/2018 Pasal 7,” kata Zudan menduga.

BACA JUGA :  Sandiaga: Mau Harga Listrik Turun? Tusuk Prabowo-Sandi

Zudan mengingatkan, khusus untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), lembaganya tidak ikut menyusunnya. Sebab, kewajibannya hanyalah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tersebut, jelas Zudan, setelah pihaknya menyerahkan DP4 ke KPU, kemudian, sepenuhnya adalah kewenangan penyelenggara pemilu.

“Setelah, DP4 itu diserahkan oleh KPU, tugas Kemendagri 95 selesai. DP4 itu diolah KPU sendiri. Jadi kemendagri tidak ikut,” tegasnya.

Karenanya, jika Mendagri Tjahjo Kumolo, maupun dirinya, sebagai pejabat Kemendagri, ikut cawe-cawe, maka telah melanggar Konstitusi.

BACA JUGA :  Bela Anies, BPN Bandingkan dengan Kepala Daerah yang Dukung Jokowi

“Kalau ikut Mendagri salah, Dirjen Dukcapil kalau ikut salah, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang Pemilu, melanggar PKPU 11/2018 Pasal 7,” tandasnya [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini