telusur.co.id – FORHATI, sebagai wadah berhimpun para Alumni HMI-WATI menggelar acara seminar dan kajian tentang Fact Checker bagi perempuan SOLID (Sadar Olah Literasi Digital).

Dalam acara tersebut, koordinator Majelis Nasional Forhati Hanifa Husein, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jangan terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Ssksual (RUU PKS) yang saat ini masih dalam pembahasan.

Pasalnya, menurut dia, secara akademisi RUU PKS yang sekarang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia.

”RUU itu secara tersirat, berdampak dahsyat dalam perilaku seksual. Oleh karena perlu disempurnakan lagi,” dalam keterangan tertulis yang diterima (2/4/19).

Dikatakan istri dari mantan menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan, memang perlunya UU kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

BACA JUGA :  Gerakan Tanam 1000 Mangrove Bentuk Kepedulian FORHATI

Namun, tidak semua sepakat terhadap adanya kebebasan seksual dan perilaku seksual yang menyimpang.

Terlebih lanjut dia, perangkat hukum yang ada belum memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.

RUU PKS pun, masih banyak membuka celah terjadinya hubungan sejenis, dan hanya dihukum bila melakukan kekerasan dan pelecehan seksual.

Hanifa mengingatkan, Pancasila sebagai sumber hukum, melalui Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mengisyaratkan, semua undang-undang yang berlaku di negara ini harus sesuai dengan ajaran agama bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.

Secara tersirat, masih terdapat pasal-pasal dalam RUU PKS, yang secara implisit membuka celah terjadinya hubungan sejenis, dan hanya dihukum bila melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Padahal, di dalam Islam hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang dilarang.

BACA JUGA :  Bulan Penuh Berkah, Forhati Ajak Umat Ulurkan Tangan Bantu Kaum Dhuafa

Di sisi lain terdapat celah, perbuatan zina tidak dapat dihukum. Menurut Hanifa, berbagai hal terkait kekerasan seksual yang terdapat dalam RUU PKS, sebenarnya bisa diusulkan dalam penyempurnaan undang-undang yang sudah ada seperti Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Undang-Undang Perdagangan Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, atau RUU KUHP yang sampai dengan sekarang belum disahkan. Atau bisa diakomodir dengan diusulkannya RUU Kejahatan Seksual.

”Mudah-mudahan DPR yang akan datang bisa lebih smart mencermati kepentingan masyarakat tentang kekerasan seksual. Yang penting tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada dan harus sesuai dengan Pancasila,” katanya.[far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini