telusur.co.id – Sekretaris Jenderal DPD RI Reydonnyzar Moenek selaku Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Nasional mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI masa bakti 2019-2024. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (24/4).

Reydonnyzar mengatakan organisasi KORPRI yang berjumlah 4,3 juta orang anggota merupakan wadah organisasi Pegawai Republik Indonesia. Maka diharapkan dapat mempersatukan serta menampung aspirasi segenap Pegawai Republik Indonesia dalam mengembang tugas pokoknya. “Untuk itu KORPRI harus dapat memberikan dukungan dalam reformasi birokrasi,” ucap Reydonnyzar yang akrab dipanggil Donny.

Menurutnya, saat ini merupakan era reformasi gelombang kedua yang ditandai dengan menguatnya peranan birokrasi. Hal itu bertujuan agar birokrasi yang bebas KKN, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta pelayanan publik yang berkualitas. “Salah satu upaya reformasi birokrasi yaitu melalui penetapan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Donny.

Donny menjelaskan bahwa tujuan utama UU ASN untuk meningkatkan independensi dan netralitas aparatur, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja. Dengan demikian, dalam beberapa waktu ke depan birokrasi di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju. “Tentunya dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.

Dengan diterbitkannya UU ASN Pasal 126, Donny menambahkan ke depan KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN RI. Dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Selain itu mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. “Dengan begitu, maka dapat mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa dan melaksanakan fungsinya sebagai mana mestinya,” tuturnya.

Donny menilai dalam sebuah transformasi pasti akan terjadi dialetika dan dinamika terus menerus. Dalam proses inilah, seluruh jajaran pengurus KORPRI tetap menjaga keutuhan dan eksistensi organisasi. “Tekad dan upaya kita adalah untuk menjadikan KORPRI lebih maju, menuju masa depan yang lebih baik,” harapnya.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, Donny berpesan bahwa diperlukan suatu peningkatan profesionalitas bagi para aparatur yang ‘mengawaki’ birokrasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, paradigma profesional bermakna ajakan untuk meningkatkan kompetensi dan menjadi organisasi pembelajar.

BACA JUGA :  Sekjen DPD Raker Dengan Komisi III DPR

“Disadari betul masalah yang terjadi saat ini tidak akan dapat diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Karena birokrasi harus semakin cerdas, kreatif, responsif, dan inovatif,” ucap Donny.

Di akhir sambutannya, Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Nasional itu juga memuji keberhasilan Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI yang tidak terlepas dari dukungan Sekretaris Jenderal MPR RI Maruf Cahyono. Dirinya berserta jajaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional menitipkan pembinaan seluruh anggota KORPRI Sekretariat Jenderal MPR RI. “Saya mengucapkan selamat bertugas dan segeralah menindak lanjuti amanah yang diberikan kepada saudara,” tutupnya.

+++

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)

JUSTICE FOR ADELINA!

HUKUM BERAT MAJIKAN!

HENTIKAN EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PERBUDAKAN MODERN TERHADAP BURUH MIGRAN DI MALAYSIA

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) – aliansi yang beranggotakan organisasi-organisasi massa Buruh Migran Indonesia di Hong Kong, Macau, Taiwan dan Indonesia – mengecam keras keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang membebaskan majikan Adelina dari jeratan hukum pada tanggal 20 April 2019 kemarin. Keputusan tersebut adalah bukti bahwa praktek eksploitasi, kekerasan dan perbudakan modern terhadap buruh migran, khususnya Pekerja Rumah Tangga, diperbolehkan oleh Pemerintah Malaysia.

Adelina (21), buruh migran korban perdagangan manusia ini berasal dari Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Selama dua tahun bekerja sebagai PRT di Malaysia, Adelina tidak dibayar, sering disiksa dan dipaksa tidur di sebelah seekor anjing di garasi rumah majikannya di Penang. Pada tanggal 10 Februari 2018, Adelina ditemukan dalam keadaan duduk tak berdaya di teras sebuah rumah di Taman Kota Permai, Bukit Mertajam, Penang. Kepala dan wajahnya bengkak, sementara tangan dan kakinya terluka. Menurut laporan, Adelina juga tidur selama 2 bulan di beranda bersama anjing peliharaan majikannya.

Adelina meninggal dunia di Rumah Sakit Bukit Mertajam pada 11 Februari 2018, sehari setelah diselamatkan dari rumah majikannya. Laporan post-mortem yang dirilis Kepolisian Malaysia menyebutkan penyebab kematiannya adalah kegagalan sejumlah organ tubuh yang dipicu anemia parah. Setelah setahun lebih, kasus terhadap kedua majikan yang mempekerjakan dan menyiksa Adelina, yakni R. Jayavartiny (32) dan ibunya S. Ambika (59), dipersidangkan pada 18 April 2019. Namun, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membebaskan keduanya.

BACA JUGA :  Sekjen DPD Raker Dengan Komisi III DPR

Keputusan ini adalah ketidakadilan bagi Adelina dan semua Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di Malaysia. Dengan membebaskan kedua majikan Adelina, maka Pemerintah Malaysia “memperbolehkan” warganya untuk mengeksploitasi dan menyiksa PRT apalagi ketika buruh migran tersebut berstatus tidak berdokumen (undocumented). Keputusan Pengadilan Tinggi ini semakin menegaskan bahwa buruh migran hanyalah budak bagi kepentingan bisnis, majikan dan pemerintah Malaysia itu sendiri.

Seperti buruh migran lainnya, Adelina juga korban pemiskinan, sulitnya lapangan kerja dan harga kebutuhan yang terus melambung di dalam negeri. Buruknya sistem penyebaran informasi dan perekrutan serta praktek korupsi menyebabkan perempuan-perempuan muda seperti Adelina rentan terjebak ke sindikat perdagangan manusia bahkan narkoba. Selain itu, minimnya pelayanan diluar negeri menyebabkan banyak korban sulit mendapatkan pertolongan ketika membutuhkan, termasuk ketika buruh migran sudah ditangkap dan dipenjara. Namun ironisnya ketika pemilu, buruh migran baik berdokumen atau tidak berdokumen digerakkan untuk mencoblos. Tapi kemana mereka ketika kasus Adelina ditutup dan buruh migran diluar negeri membutuhkan pertolongan?

JBMI menuntut kepada Pemerintah Malaysia untuk menghukum majikan seberat-beratnya dan segera menghentikan praktek perbudakan modern kepada buruh migran yang menjadi tulang punggung pembangunan di negeri Jiran ini. JBMI juga menuntut kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan segala upaya untuk membawa kembali majikan Adelina ke pengadilan dan memperbaiki pelayanannya bagi buruh migran di Malaysia dan di semua negara penempatan. Lebih dari itu, pemerintah harus mewujudkan pembangunan yang mengabdi pada kepentingan mayoritas rakyat sebagai syarat terciptanya mencipatkan lapangan kerja layak dan pengurangan kemiskinan sehingga rakyat miskin tidak harus menjadi buruh migran.

Referensi

Sringatin (Koordinator)

(+852) 69920878

Erwiana (Juru Bicara)

(+62) 822-4494-0555

+++

Seperti diketahui, KPK mentersangkakan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus dugaan suap bidang pelayaran atau sewa kapal. Bersama Bowo, Komisi antirasuah ini juga menjerat dua orang lainnya; Marketing Manager PT. Humpuss Transportasi Kimia (PT. HTK) Asty Winasti, dan pegawai PT. Inersia bernama Indung.

KPK mensinyalir, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD 2 per metric ton. Penerimaan suap ini sudah diperoleh Bowo sebanyak tujuh kali dari PT Humpuss. Dari OTT ini, penyidik menyita uang Rp 8 miliar yang diduga diterima Bowo dari PT Humpuss dan pihak lain.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini