telusur.co.id – Jelang pemilu, politisasi agama semakin marak terjadi di masyarakat. Efeknya, terjadi perpecahan di masyarakat karena adanya sentimen agama.

Untuk menghindari dampak negatif politisasi agama yang semakin marak, anggota BPIP, Romo Benny Susetyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas pelaku politisasi agama.

“Menurut saya KPU dan Bawaslu harus keras. Tindak pihak-pihak yang menggunakan rumah ibadah sebagai alat politik,” tegas Romo Benny Susetyo di sela-sela diskusi bertema “Pilpres dan Politisasi Simbol Agama”, Kamis 4 April 2019 di Cikini, Jakarta Pusat.

Ketegasan KPU dan Bawaslu itu penting, setidaknya bisa meminimalisir atau mengurangi politisasi agama di tengah masyarakat. “Selama ini, KPU dan Bawaslu tidak tegas, maka kita akan menghancurkan masa depan kita yaitu sila ketiga persatuan,” ujarnya.

Benih-benih perpecahan dan pembelahan akibat politisasi agama sudah terlihat. Contohnya, antar pertemanan jadi konflik gara-gara agama digunakan sebagai alat politik. “Ini berbahaya. Jangan diberi ruang politisasi simbol agama,” harapnya.

BACA JUGA :  Abaikan Kader Sendiri, Suara Golkar Di Jabar Bakal Gembos

Agama bukan jadi alat untuk menyerang lawan politik dan menghancurkan karakter seseorang. Dia mengingatkan, ketika agama jadi aspirasi untuk kepentingan kekuasaan, maka dia jadi alat untuk menghancurkan peradaban.

Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad menambahkan, politisasi agama sering dipakai untuk dapat kekuasaan politik.

Jika agama dijadikan sebagai alat untuk mendapat kekuasaan polkitik. Ini akan beramplikasi pada agamanisasi politik. Yang akan dimunculkan dari proses itu adalah menjadikan pilihan politik seperti pilihan keagamaan.

“Politik seperti surga dan neraka, pahala dan dosa, jalan terang dan gelap. Politisasi agama dan agamanisasi politik dua hal yang sama buruknya,” beber dia.

“Politisasi agama sudah bisa kita lihat, bahkan sekarang sudah cenderung agamanisasi politik. Kalau orang terjatuh pada agamanisasi politik, maka pilihan orang pada capres A atau B bukan lagi urusan politik duniawi, tapi sudah jadi urusan surga dan neraka, jalan sesat atau terang.”

BACA JUGA :  Pilgub Jabar, Pengamat Politik : DPP Golkar Berkhianat Jika Tak Usung Kader Sendiri

Sementara, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan politisasi agama begitu marak karena pemahaman masyarakat tentang agama hanya sedikit.

“Wajar kalau pola pikir kita yang keliru digunakan pihak tertentu untuk melegitimasi politik. Ketika agama dijadikan symbol, itu akan berbahaya,” terang dia.

“Kita sedih bagaimana agama dibenturkan dengan politik. Kita sedih ketika agama jadi alat untuk legitimasi politik. Agama apapun tidak salah, agama jadi kekuatan, bahwa bekerja itu ibadah, politik juga ibadah, tapi manusianya mengalami penyempitan dalam cara berpikir, ini jadi persoalan,” katanya.

Solusinya, menurut Ujang, media memberikan kesadaran kepada masyarakat yang belum melek secara politik. Jika agama digunakan sebagai alat legitimasi politik, sesungguhnya masyarakat yang harus memilah yang benar dan mana yang buruk.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini