Komisi Pemilihan Umum (KPU)

telusur.co.id— Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila), Yusdianto menyarankan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak mengubris surat dari Istana yang meminta agar menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal Oesman Sapta Odang (OSO) dimasukkan dalam daftar Caleg Dewan Perwkilan Daerah (DPD) RI.

Menurut dia, KPU sudah sepatutnya tetap berpegang teguh pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya kira KPU harus berpegang teguh terhadap keputusan yang sudah diambil dengan memilih putusan MK sebagai landasan hukum. Karena, lebih dekat dengan konstitusi,” kata Yusdianto kepada telusur.co.id, Jumat (5/4/19).

Surat Istana yang beredar pada Kamis (4/4/19) kemarin itu, ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. Dan, ternyata telah dikeluarkan pada 22 Maret 2019 lalu.

Dalam surat tersebut , Pratikno yang mengaku diperintah Presiden Joko Widodo meminta KPU menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Putusan PTUN itu membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Anggota DPD.

BACA JUGA :  Jerry Sumampouw Sebut PKPU Tentang Aturan Kampanye Masih Banyak Kelemahan

“Sehubungan dengan hal tersebut, dan berdasarkan arahan Bapak Presiden, maka kami sampaikan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud beserta copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Saudara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian tulis Pratikno dalam surat yang beredar itu.

Yusdianto menegaskan, langkah KPU sudah sangat tepat berpegang pada putusan MK Nomor 30/2018 yang melarang calon Anggota DPD memiliki jabatan kepengurusan di partai politik. 

Kata Yusdianto, hal itu adalah bagian dari tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan memastikan bekerja tanpa diintervensi oleh siapapun, termasuk dari Istana.

BACA JUGA :  Cagub Bali Jalur Independen Sepi Peminat

“KPU harus mengesampingkan surat dari Istana. Karena, KPU berkerja secara mandiri, terbuka dan bertanggungjawab,” tegasnya.

“Untuk itu, KPU tidak boleh di intervensi oleh siapapun, termasuk dari Istana. Bila KPU menerima dan mengakomodir surat tersebut, lembaga KPU akan diragukan kemandiriannya dan masyarakat kian tidak percaya (distrust). Dan, kita mendukung langkah tegas KPU tersebut,” pungkasnya.

Sekedar informasi, polemik antara PTUN Jakarta dan KPU berawal dari gugatan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam putusan itu, Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan OSO. Isi putusannya, memerintahkan KPU menerbitkan DCT anggota DPD baru yang memasukan nama OSO. 

Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, majelis hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.[Far]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini