Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Jakarta Utara. Foto:telusur.co,.id

telusur.co.id-Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK). Pembahasan rapat terkait pendataan pasien yang masih menapatkan perawatan inap, baik di Rumah Sakit swasta dan negeri serta Puskesmas se-Jakarta Utara.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Jakarta Utara. Seluruh warga yang dianggap memenuhi syarat harus mendapatkan hak pilih sesuai yang diamankan Undang Undang Dasar 1945.

“Rapat koordinasi ini diinisiasi Kesbangpol dengan mengundang managemen rumah sakit, baik swasta maupun negeri. Serta Puskesmas di seluruh wilayah di Jakarta Utara. Tidak hanya pasien, tapi juga pekerja di rumah sakit dan puskesmas,” kata Ali, saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (9/4/2019).

Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder menjelaskan, batas akhir pendataan pasien dan pekerja rumah sakit dan puskesmas ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada H-7 Pemilu 2019, atau per tanggal 10 April 2019. Sehingga seluruh warga yang sesuai syarat mendapatkan hak pilih dalam pemilu nanti.

“Jadi ini bagaimana seluruh warga yang memenuhi syarat mendapatkan hak pilih. Baik bagi yang sehat fisik maupun yang sedang mendapatkan musibah sakit,” jelasnya.

Mekanismenya, dia menjalaskan management rumah sakit dan puskesmas diminta mendata pasien yang sekiranya masih dalam perawatan inap hingga 17 April 2019. Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terdekat akan mendatangi rumah sakit dan puskesmas tersebut saat pelaksanaan pemilu nanti.

Namun sebelumnya, pasien harus mengurus surat pindah memilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Hal itu berguna untuk memastikan pasien mendapatkan suarat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Tapi jika pasien tidak mengurus surat pindah pemilih, petugas akan tetap mendatangi pasien di rumah sakit dan puskesmas. Namun surat suara hanya menyesuaikan ketersediaan di TPS terdekat,” tutupnya.

Kontributor : Ilham Darmawan

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini