Foto: Dok. Kemenkop

telusur.co.id- Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga meminta jajarannya untuk tidak ragu dan malu mengadopsi program-program ekonomi kerakyatan yang ada di daerah.

“Saya yakin banyak program bagus di daerah yang bisa kita tarik ke tingkat pusat. Banyak program ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh rakyat bawah yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat program dan kebijakan di tingkat pusat,” ujar Puspayoga pada acara sinergi Kemenkop dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pemberdayaan KUMKM, di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (5/4/19).

Menurut Puspayoga, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Masalah itu, adanya di bawah dan di tengah masyarakat. Kita harus mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi rakyat di bawah.”

“Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan atau pun program dari pemerintah pusat, kita harus banyak belajar dari masyarakat di bawah,” jelas Puspayoga.

Terlebih, lanjut Puspayoga, saat ini pemerintah tengah getol menggelontorkan aneka program ekonomi kerakyatan. Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang nantinya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga memperkecil gini ratio.

BACA JUGA :  Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

“Hanya saja, selain menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, juga harus dibarengi dengan terciptanya pemerataan kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan itu adalah dengan memberdayakan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Hasilnya, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional saat ini sudah mencapai 4,48%. Pada 2018 saya yakin bisa di atas lima persen,” paparnya. .

Oleh karena itu, Puspayoga berharap agar Pemda lebih berorientasi untuk meningkatkan kualitas koperasi yang ada di wilayahnya, ketimbang menggenjot dari sisi kuantitas.

“Jumlah koperasi tak perlu banyak. Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Yang perlu ditingkatkan lainnya adalah jumlah anggota koperasi. Apalagi, Tasikmalaya memiliki catatan tersendiri dalam historis perjalanan koperasi di Indonesia,” imbuhnya.

Puspayoga juga menyebutkan, fokus pemerintah membangun infrastruktur (darat, laut, dan udara) bertujuan untuk mengurangi high cost di sektor distribusi barang.

“Dengan memangkas ongkos produksi dan distribusi, maka produk KUMKM bisa lebih berdaya saing atau kompetitif di pasar.”

Selain itu, pemerintahan juga fokus menggulirkan Dana Desa, menurunkan pajak UKM menjadi 0,5%, hingga suku bunga KUR yang sudah berada di kisaran 7%. “Masih banyak lagi program-program yang pro rakyat yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan terwujudnya pemerataan kesejahteraan,” tandasnya.

BACA JUGA :  Stigma Koperasi Yang Dianggap Hanya Bergantung Pada Pemerintah Perlu Dihilangkan

Sebelumnya, Kemenkop menggulirkan beberapa program strategis untuk memperkuat kinerja dan daya saing usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) di wilayah Tasikmalaya, Jabar. Diantaranya, program untuk memperkuat kelembagaan koperasi, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, pelatihan vocational, hingga sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Selain menyerahkan program strategis tersebut, kita juga melakukan beberapa MoU dengan pihak lain untuk memperkuat program pemberdayaan KUMKM”, kata Puspayoga.

Puspayoga berharap agar MoU yang sudah ditandatangani tersebut segera dijalankan.

“Saya minta hari ini teken MoU, besok sudah harus jalan. Jadi, jangan sekadar MoU, tapi harus bisa segera diwujudkan”, tandas Puspayoga.

Acara tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan, Deputi Pengembangan SDM Kemenkop UKM Rulli Nuryanto, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, dan Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini