Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Natalius Pigai / Net

telusur.co.id – Perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, melalui surat Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019, memerintahkan agar anggota kepolisian menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum 2019.

Namun berbeda pada kenyataan di lapangan. Sebagaimana pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, atasannya, untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Terkait netralitas Polri dalam Pemilu, Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai berpandangan sudah seharusnya Polri netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Sebab, kepolisian adalah institusi netral, tidak boleh melakukan intervensi.

“Kan perintah Kapolri sudah jelas. Untuk itu, kalau sampai ada anggota Mabes Polri, Kapolda, Kapolres, Polres, Polsek lakukan pelanggaran, dengan mendukung calon tertentu, itu namanya insubordinasi terhadap perintah atasan,” kata Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2012-2017, saat dihubungi telusur.co.id, Senin (1/4/19).

Disampaikan Natalius Pigai, bila di lapangan ada petinggi kepolisian yang terlibat menggiring anggotanya atau warga untuk memilih pasangan calon tertentu, maka itu harus dianggap sangat serius. Ia pun meminta agar Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk bertindak dengan memberi hukuman yang lebih berat.

“Ini extraordinary, karena mengganggu momentum Pemilu, dan demokrasi. Karena Pemilu simbol dari sebuah kegiatan yang merupakan cerminan dari sebuah bangsa. Jadi harus Kalau berjalan jujur dan adil,” kata Natalius Pigai.

BACA JUGA :  Tegas, Hotman Paris Bantah Pernyataan Yusril

Ia meminta agar penegakan hukumnya dilakukan dengan cepat. Misalkan, pencopotan jabatan dan penurunan pangkat. Dengan demikian, akan muncul efek jera bagi polisi yang berat sebelah.

Natalisu Pigai curiga ada jenderal polisi bintang tiga dan dua yang bekerja di luar perintah Kapolri. Sebab, Kapolri jelas menyatakan netral. Kalau ada yang gerak di luar perintah, maka harus dicari tahu.

“Saya minta lakukan penyelidikan. Jangan-jangan ada yang bergerak di luar perintah,” kata Natalius Pigai.

Dirinya meminta masyarakat ikut berperan dengan mengabadikan, atau memotret kegiatan kalau ada Polisi mengarahkan rakyat dan anggota pada salah satu pasangan calon.

“Itu diviralkan saja,” kata Natalius Pigai.

Ketika pimpinan Polri keluarkan perintah soal netralitas, rakyat Indonesia seperti diberi harapan, diberi angin segar. Namun, hilang setelah ada perintah Kapolres pada Kapolsek terkait dukungan kepada salah satu pasangan calon, di Pilpres 2019.

“Itu artinya ada yang bergerak di luar perintah. Perintah Mabes Polri itu perintah negara, maka kalau ada yang lakukan pelanggaran, harus segara diproses cepat. Cari tahu juga perintah ini keluar dari siapa?” kata Natalius Pigai.

Terkait isu soal calon presiden nomor pemilihan 02, Prabowo Subianto yang bakal melemahkan kepolisian jika terpilih sebagai Presiden RI, ditegaskan dirinya bila isu itu tidaklah benar.

BACA JUGA :  Rizal Ramli: Hanya Ada Dua Orang Yang Bisa Kalahkan Jokowi, Sisanya Ecek-Ecek

Prabowo, kata Natalius Pigai, sangat tahu bagaimana melakukan kebijakan yang lebih progesrif dalam penguatan institusi kepolisian. Prabowo, lanjutnya, akan lakukan penguatan, bukan pelemahan.

“Pak prabowo, itu sangat tahu. Pak Prabowo bukan melakukan pelemahan, tapi penguatan kepolisian. Kalau ada alat kelengkapan yang belum tersedia akan diadakan. Kalau ada yang kurang, akan ditingkatkan,” kata Natalius Pigai.

Selain itu, Prabowo juga akan melakukan peningkatan profesionalisme kepolisian dalam berbagai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain termasuk peningkatan kesejahteraan. Sebab Prabowo berpandangan, institusi penegak hukum lemah, karena upah atau gaji ‘penghuninya’ lemah. Hal itu, berpengaruh pada kinerja.

“Kalau semua dikuatkan, semua akan bekerja profesional, dan tidak mungkin ada penegak hukum yang bisa digoda, maupun tergoda tawaran-tawaran,” kata dia.

Terkait isu Kepolisian akan berada di bawah Menteri Dalam Negeri, TNI, itu adalah opini sesat. Itu tidak mungkin dilakukan karena Prabowo sangat tahu soal ancaman dalam negeri, khusus pengamanan dalam negeri. Maka penguatan kepolisian sangatlah penting.

“Penguatan kepolisian penting bagi Pak Prabowo. Maka kepolisian harus jadi institusi sendiri, dan kuat,” kata Natalius Pigai. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini