Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis / telusur.co.id

KORUPSI, untuk alasan yang secara akademis disifatkan sebagai fungsional, sefungsional apapun, termasuk fungsional khas Samuel P. Huntington sekalipun tidak dapat dibenarkan. Identifikasi Huntington dalam konsep fungsionalnya bahwa korupsi, pada masyarakat tertentu dan waktu tertentu, harus diterima, bila pembangunan di negara itu masih berjalan.

Lebih baik memberi toleransi relatif terhadap korupsi pada suatu masyarakat korup, tetapi pembangunan berjalan, daripada berkelahi dengan korupsi tetapi pembangunan mengalami stagnasi. Tesis fungsional khas Huntington ini, disanggah oleh Syed Husen Alatas dengan argumen historis empiris yang tak tersanggah. Dalam sanggahannya Alatas menunjuk serangkaian fakta historis sejak Romawi dan China kuno.

Tabiat Demokrasi

Alatas tidak menemukan elemen-elemen positif dalam korupsi. Korupsi menurut Alatas, untuk alasan apapun, dalam waktu apapun, tidak pernah memiliki fungsi positif. Korupsi, dalam sifatnya sedari dahulu hinga sekarang, menurutnya selalu merusak, dengan kerusakan yang pasti.

Korupsi menjadi gambaran otentik disfungsi institusional. Tak pernah, kapanpun, korupsi tidak menghasilkan perilaku diksriminasi aparatur negara. Korupsi tidak pernah tidak memiliki efek strukturalis, dan inefisiensi. Tidak pernah korupsi tidak menimbulkan efek kemahalan dalam bidang ekonomi. Kemahalan tidak pernah tidak menyengsarakan rakyat. Tidak mungkin korupsi melahirkan keadilan.

Diskriminasi, yang menjadi anak kandung kesekian korupsi, untuk alasan apapun, selalu menjungkirbalikan keadilan. Korupsi memugkinkan sumberdaya ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir orang. Mereka yang mampu membayar lebih, suap, kepada aparatur negara, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang rata-rata, mengakibatkan mereka meraup keuntungan kotor.

Pelaku ekonomi besar, dalam dan luar negeri, pada level tertentu tidak akan terusik dengan praktik korup ini. Mereka, terutama yang besar, begitu dicatat dalam sejarah, baru akan terusik bila korupsi mengurangi keuntungan mereka. Ketika ini teridentifikasi, ketika itu pulalah pemerintahan negara asal mereka menyodorkan demokrasi untuk memukulnya.

Demokrasi disuguhi, tentu dengan cara yang sangat canggih, dan segera tertahbis sebagai mantra modern terhebat, terampuh dalam memuluskan usaha itu. Polanya sederhana. Siapkan personil, uang dan perangkat pendukung berjaringan, lalu mereka akan memanggungkannya. Korupsi akan digelorakan sebagai akibat buruk sistem penyelenggaraan pemerintahan tertutup, yang kakitokrasi. Rakyat pun akan terpukau dengannya.

Dititik ini demokrasi akan dilihat sebagai cara membentangkan jalan keluar terhebat. Gairah perkelahian melawan korupsi pun akan tumbuh tanpa kendali. Legitimasi politik pun akan tercipta. Legitimasi ini, dalam sifatnya membenarkan penggunaan semua cara yang tak efektif, termasuk hukum pidana, bahkan cara yang tak bermoral sekalipun pun dalam pertempuran melawan korupsi.

Cara-cara kotor itu tidak bakal terlihat, karena demokrasi selalu memukau dengan tabiat dasar yang dibawanya; akuntabilitas dan responsibilitas. Tabiat ini memungkinkan aktifitas birokrasi, untuk tak mengatakan negara, dicek secara terbuka. Toh demokrasi mengandalkan hukum, sesuatu yang bersifat impersonal – semua kegiatan didasarkan pada hukum – bukan pada intensi, hasrat dan kehendak subyektif orang, pejabat.

BACA JUGA :  PRABOWO TIPIKAL PEMIMPIN BESAR

Koruptif

Demokrasi Indonesia, yang umumnya dianggap datang sesudah berhentinya Pak Harto, dalam kenyataannya teridentifikasi dan dihargai sebagai berkah tak terhingga bagi kebanyakan orang. Tidak seperti di fase awal orde baru, harus diakui dalam kenyataannya demokrasi fase kedua ini telah memungkinkan korupsi digempur, dibicarakan dalam nada, yang sebagian bersifat pejorative, dengan gairah yang terus bergelora.

Gairah pembicaraan atas korupsi dalam nada pejoratif itu, untuk kasus Indonesia mutakhir, telah menghasilkan iklim kebencian terhadap korupsi yang luarbiasa. Baguskah iklim ini? Jawabannya tak lain adalah bagus. Sedemikian bagusnya iklim itu, sehingga pelaku korupsi, dalam batas tertentu, dianggap sebagai manusia yang tak layak datang ke dunia.

Tetapi justru dititik inilah muncul masalah, yang suka atau tidak, tak dapat disepelekan. Tak bisa disepelekan, karena beberapa sebab. Sebabnya adalah begitu seseorang diisukan, apalagi disangka secara formal – disangka oleh aparat hukum – telah melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut kehilangan hampir semua haknya. Salah menjadi takdir pelaku sedari awal hingga akhir. Persidangan pengadilan tertakdir sebagai panggung pembenaran penjatuhan hukuman pidana belaka.

Penegak hukumpun ditakdirkan oleh demokrasi sebagai manusia tersuci, terbersih, tak pernah sedikitpun mengidap kelemahan manusiawi. Sama sekali tidak. Penegak hukum, dengan demikian selalu benar, benar dan benar. Karena telah dianggap sebagai manusia terbersih, paling benar, suci, maka seluruh tindakan hukumnya, selalu begitu, benar.

Takdir konyol demokrasi mutakhir kepada penegak hukum sebagai manusia terbersih, tak punya kelemahan manusiawi, menghasilkan kekuatan tak terhingga bagi mereka. Dimana letak kekuatannya? Letak kekuatannya adalah kebenaran hukum didefenisikan sepenuhnya oleh mereka. Berapa orang yang harus ditetapkan menjadi tersangka dalam satu kasus, sepenuhnya tergantung pada penilaian penegak mereka.

Tersangkakan dulu satu dua orang dalam satu kasus, dan yang lainnya menunggu fakta persidangan, kini sadar atau tidak, suka atau tidak, telah tertakdir menjadi tipikal hukum pemberantasan korupsi dalam alam hukum demokrasi mutakhir. Kapan orang lain, calon tersangka, yang sedang menunggu fakta persidangan itu ditetapkan menjadi tersangka, oleh hukum demokrasi mutakhir diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

Mereka yang menunggu fakta persidangan, boleh melenggang bebas, karena beberapa sebab. Bisa disebabkan oleh fakta persidangannya negatif, dan bisa pula karena penegak hukum sedang menenggelamkan diri dalam kasus korupsi baru. Demokrasi mutakhir Indonesia memungkinkan semuanya terjadi. Mengapa? Demokrasi mutakir Indonesia tidak menyediakan detail konsep koreksi yang bersifat institusional terhadap kemungkinan itu.

Ketiadaan demokrasi mutakhir menyediakan konsep koreksi institusional terhadap perilaku non judiciary penegak hukum, memungkinkan hukum dipakai memukul lawan, melindungi kawan pada saat bersamaan. Demokrasi jenis ini, untuk alasan apapun, tidak dapat diandalkan. Bukan begitu cara mempromosikan pemerintahan bersih, berkelahi dengan korupsi dan keadilan.

BACA JUGA :  KPK Periksa Staf Pribadi Menpora Untuk Kasus Suap Dana Hibah KONI

Selagi cara itu tak terkoreksi, maka demokrasi mutakhir Indonesia, sejatinya konyol. Konyol karena, tanpa alasan yang memiliki pijakan dalam UUD 1945, telah memungkinkan perilaku non judiciary penegak hukum pemberantasan korupsi tak dapat dikoreksi. Agar tak konyol, maka demokrasi mutakhir, yang sejauh ini hanya menyediakan koreksi perilaku penegak hukum secara judiciary, praperadilan, harus dilengkapi dengan koreksi perilaku penegak hukum yang bersifat non judiciary.

Sialnya demokrasi mutakhir telah dikemas sedemikian halus, canggih tetapi agak manipulatif, sehingga bangsa besar ini menerimanya sebagai hal benar. Sialnya lagi demokrasi mutakhir telah membuat bangsa sebesar ini hanya mampu melihat pidana penjara sebagai satu-satu senjata. Padahal dalam sejarah hukum, senjata itu tak pernah terbukti sebagai alat ampuh dalam pertempuran melawan korupsi.

Sanksi administratif, sejauh ini, tertutup oleh gairah pidana penjara, sehingga hanya dilihat sebagai pelengkap, seadanya, dalam pertempuran melawan korupsi. Ragam rekayasa administrasi diletakan sepenuhnya pada konsep reformasi birokrasi. Kini dan dimasa depan, hemat saya, bangsa ini harus memastikan sanksi adinistrasi melengkapi sanksi pidana. Sanksi ini harus dipertimbangkan tidak dalam kerangka reformasi birokrasi semata, tetapi sekaligus memperkecil ruang permainan korup dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Bila kerugian keuangan negara dikembalikan secara utuh sedari awal, pelakunya diturunkan pangkatnya sekian level, dan tidak diperbolehkan memegang jabatan untuk sekian tahun misalnya, hemat saya, masuk akal dipertimbangkan untuk dilembagakan dalam hukum korupsi. Pelaku yang menolak sanksi jenis ini, sama dengan sipelaku memanggil pidana penjara menjemputnya.

Pada saat yang sama, institusi koreksi terhadap perlikau non judiciary penegak hukum harus ditemukan, dan dipositifkan. Demokrasi konyol khas Amerika yang memungkinkan institusi penegak hukum berada diluar kontrol dan kendali presiden, hemat saya tak bernalar untuk dibiarkan. Kekonyolan ini, hemat saya, harus diakhiri.

Cara itu, dalam pandangan saya, memungkinkan pemberantasan korupsi di Indonesia kini dan masa akan datang, bisa berjarak dengan tindak-tanduk koruptif. Tindak-tanduk koruptif adalah tindakan melampaui batas wewenang dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Perilaku koruptif sama dengan korupsi dalam korupsi.

Mengawasi kelakuan penegak hukum dalam menegakan hukum korupsi, hemat saya, memungkinkan isu korupsi tidak terkapitalisasi menjadi layaknya Islamphobia, isu yang kini terlihat telah terindustrialisasi. Bila cara ini dilihat sebagai hantu disiang bolong, lalu ditolak, tentu dengan segala argument yang menyertainya, maka pemberantasan korupsi tidak
lebih nilainya dari sekadar cara memelihara korupsi dalam bentuk yang lain. [***]

Margarito Kamis
*Penulis adalah Doktor HTN, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini