Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara untuk bertindak cepat mengamankan aset-aset milik Pemprov DKI khususnya yang ada di Kelurahan Kapuk Muara,Foto:telusur.co.id

telusur.co.id-Pemerintah Kota Jakarta Utara Tidak Tahu Aset Fasum dan Fasos Pemprov DKi di Kapuk Muara Jakut Beralih Fungsi

Lahan seluas 800 meter persegi terletak di Jalan SMP 122. Rt 02/ Rw 03 yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diduga telah diserobot dan dipergunakan sebagai tempat parkir dari kawasan bisnis yang dikelola oleh pihak swasta.

Dari dokumen yang ada, pada tahun 2006, Lurah Kapuk Muara Doni Soleh pernah mengeluarkan surat edaran tertanggal 26 Desember 2006 dengan Nomer 9/2006, kepada warga untuk tidak memanfaatkan lahan yang merupakan aset Pemprov DKI dan berada di jalur hijau.

Bersamaan dengan itu pula Doni juga menyurati Camat Penjaringan dengan nomer surat 288/1.711.1 tertanggal 26 Desember 2006, untuk meminta pengamanan lahan tersebut dari pihak yang tidak berkepentingan.

Sebelum mengirimkan kedua surat tersebut Doni telah menyurati Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomer 192/1.711.1 tertanggal 1 Agustus guna meminta pengamanan lahan seluas 800 meter persegi.

BACA JUGA :  Libatkan Publik, Pemprov DKI Bakal Buka Sayembara Desain Revitalisasi Ragunan

Kini entah mengapa lahan aset Pemprov DKI tersebut telah alih fungsi dan dikuasai oleh pihak swasta, Poniman salah Ketua Rw 03 ketika dihubungi wartawan selasa (9/4/2019) mengatkan,
“Aset DKI yang diperuntukan sebagai Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) harus digunakan sesuai peruntukannya harus sesuai aturan jangan dipermainkan seolah-olah ada lenong dalam lenong,” demikian kata Poniman.

ketika dikonfrotir wartawan tentang aset Pemprov DKI tersebut, Staf Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara, Aries Setiawan mengaku tidak mengetahui informasi digunakannya aset Pemprov DKI oleh pihak swasta, “Kami belum mengetahui soal aset Pemprov DKI yang berada di Rw 03, Kelurahan Kapuk Muara tersebut, nanti akan kami coba periksa,” ujar Aris dikantornya (9/4/2019).

BACA JUGA :  Kadis Perhubungan DKI Diperiksa Polisi, Sandiaga: Kita Akan Kooperatif

Menanggapi hal ini, salah seorang tokoh masyarakat Kapuk Muara, Apen Sodikin menyayangkan ketidaktahuan pihak Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara terkait alih fungsi lahan aset Pemprov DKI tersebut,

“Kalau Pemerintah saja tidak mengetahui asetnya, ya rusak jadinya kita berbangsa dan bernegara. Pemerintah harusnya mengawasi, kalau Pemerintah saja tidak tau masyarakat mana bisa tau,” kata Apen saat dihubungi melalui ponselnya.

Apenpun mendesak Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara untuk bertindak cepat mengamankan aset-aset milik Pemprov DKI khususnya yang ada di Kelurahan Kapuk Muara,

“Kalau memang terbukti ditetapkan sebagai fosum dan fasos, harus segera dikembalikan peruntukannya kepada masyarakat, apalagi kalau aset tersebut dikuasai oleh individu atau perusahaan untuk kepentingan bisnis, itu sudah menyerobot hak-hak masyarakat tutup Apen dalam keterangannya.

Kontributor : Ilham Dharmawan

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini