telusur.co.id – Pengamat Ekonomi, Rosdiana Sijabat mengatakan selama empat tahun lebih memerintah, Presiden Joko Widodo dinilai cukup berhasil mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar 5,2 sampai 5,3 persen.

“Pertumbuhan ekonomi global melambat. Amerika saja pertumbuhan ekonomi 2,9 persen. Indonesia tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu baik,” ujarnya dalam diskusi publik bertema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi karena factor internal atau dalam negeri dan eksternal. Faktor eksternal adalah terjadi pelambatan kinerja ekonomi kawasan.

Ia membandingkan, pertumbuhan ekonomi Singapura di tahun 2018 juga hanya 3 persen. Sementara Vietnam dan Kamboja mencapai 6 persen. Menurutnya, pertumbuhan 5,2 persen di Indonesia adalah angka yang patut disyukuri untuk perekonomian yang sedang sepi.

“Sebab faktor eksternal ini tidak bisa 100 persen kita atur. Di Asia Tenggara terjadi pelemahan permitaan barang dan jasa. Perekonomian global akan menekan perekonomian kita. Jadi siapapun nanti yang terpilih, bagaimana meningkatkan aktivitas ekonomi dari sisi rumah tangga,” tuturnya.

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong mengatakan, meski pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak mencapai target, namun jika melihat perekonomian global maka angka itu patut disyukuri.

“Dibandingkan negara G20, kita di nomor 3 setelah Tiongkok dan India. Kenapa dibandingkan dengan G20? karena size ekonominya besar,” ujarnya.

Usman membandingkan trend pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY yang cenderung turun. Tahun 2010 sekitar 6,38 persen, tahun berikutnya turun jadi 6,17 persen, tahun 2012 sekitar 6,03 persen, tahun 2013 turun ke 5,58 persen.

“Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang,” jelasnya.

Ia mengatakan, jika harga barang terlalu murah, yang akan dirugikan produsen. Sedangkan jika harga mahal, yang dirugikan adalah konsumen. “Maka harus ada keseimbangan. Di program Jokowi, keseimbangan itu disebut tata kelola pembangunan ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya untuk menstabilkan daya beli,” tuturnya.

Pengamat Politik Emrus Sihombing berpendapat, isu utang selalu disebut dalam politik ekonomi pemerintahan. Menurutnya, tidak ada satupun pemerintahan di Indonesia yang tidak berutang.

“Semua (presiden) membuat utang, hanya sejauh mana utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk korupsi. Jangan menggunakan kekuasaan untuk koruptif sehingga utang tidak digunakan dengan baik. Saya berpendapat, tidak ada yang tanpa utang. Kalau utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira tidak masalah,” ujarnya.

Emrus juga berpendapat target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai sudah cukup beralasan. “Menurut saya, pertumbuhan ekonomi sudah luar biasa 5 persen, karena di sisi lain ada pembangunan infrastruktur dan faktor eksternal,” ujarnya. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini