Sayuti Asyathri/Istimewa

Oleh : Sayuti Asyathri

Pilpres adalah event kontestasi kepemimpinan yang bisa dimaknai dalam akuntabilitas relasi simbol dan makna.

Ada kepemimpinan yang beri keamanan pada simbol agama dan keyakinan tertentu untuk peroleh dukungan yang digunakan untuk menghabisi essensi agama yakni keadilan.

Ada yang menggunakan simbol agama dan keyakinan untuk memobilisasi dukungan yang diantara pendukungnya memanfaatkan untuk mendatangkan rasa tidak aman terhadap simbol tertentu saingannya. Tetapi secara keseluruhan mereka mengklaim bahwa hasil mobilisasi dan partisipasi dukungan tersebut adalah asset kekuatan mereka untuk menegakkan substansi agama yakni keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat sebagaimana pesan Pancasila dan konstitusi.

Boleh jadi itu hanya klaim yang belum tentu miliki otentisitas relasinya dengan makna keadilan. Tetapi dengan klaim dan cita cita itu, mereka telah mengajak rakyat untuk mendekap substansi keadilan dalam perjuangan kebangsaan.

Perjuangan keadilan itu adalah poros kesadaran sejarah bagi semua anak bangsa yang selama ini merasakan ketidakadilan akibat penjajahan dan eksplootasi.

Isyu keadilan itu boleh jadi suatu hal yang kurang dirasakan oleh komunitas tertentu yang hidup dalam kenyamanan bopongan kekuasaan di pusat pusat dominasi yang kompatibel dengan aspirasi partikular mereka. Atau kenyamanan dalam subordinasi asymetris pada penjajahan. Di mana subordinasi asymetris berarti mereka merasa superior dan nyaman dalam majelis rohani mereka tetapi rakyat pendukungnya dianggap wajar berada dalam penghambaan pada penjajahan di luar majelis mereka.

Kenyamanan itu tentu saja tidak dirasakan oleh sebagian besar lainnya, yang merasakan diskriminasi dan hegemoni dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tertinggal jauh dari peradaban saudara saudara di negara tetangga mereka. Daerah mereka kaya dengan sumberdaya alam, tetapi mereka hanya jadi penonton atas laju penghisapan yang menistai kemanusiaan mereka. Mereka tertinggal dalam ilmu dan teknologi, terhempas ke dalam remah remah kemanusiaan dan kesadaran yang tersobek dan terpinggirkan. Mereka mengalami sebuah proses pelucutan mutu sumber daya manusia mereka di hadapan saudara tetangga yang berjaya dalam mimpi peradaban.

Kepemimpinan nasional sejatinya diamanatkan konstitusi untuk membangun relasi otentik antara simbol dan makna, yakni memperjuangkan makna dan mengejawantahkannya dalam simbol yang menghargai keragaman dan memperkuat solidaritas sosial. Artinya kalau makna keadilan sudah diabaikan atau digerogoti oleh kepemimpinan maka tidak ada di dalamnya prospek manifestasinya dalam simbol yang mendatangkan harmoni dan solidaritas sosial. Sehingga pembelaan terhadap simbol tidak otentik karena hanya jargon yang tidak miliki relasi dengan substansi amanat konstitusi.

Sebaliknya bila makna keadilan menjadi substansi maka proses demokrasi akan mendialektikan substansinya dalam sistem kebijakan dan publik nasional bisa mengobjektifikasi manifestasinya dalam simbol yang menjaga harmoni dan memutar gerak kemajuan yang berporos pada pembangunan peradaban.

Pilpres adalah event yang dipersembahkan oleh konstitusi agar rakyat menilai dalam proses demokrasi dan menyatakan pilihan politik mana diantaranya yang otentik, atau boleh jadi tidak ada di antaranya. (Sayuti Asyathri).***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini