Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) / Net

telusur.co.id – Setelah pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara saat pelantikan Gubernur beberapa waktu lalu, tersiar kabar jika PAN kian dekat untuk gabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pengusung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Bahkan, Ketua Umum PAN Zulkifli disebut sudah melobi Capres petahana Jokowi, agar kembali mendapatkan kursi pimpinan MPR di Parlemen untuk periode 2019-2024.

Kabar itu juga dibenarkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut PAN meminta posisi Ketua MPR atau DPR. Baginya, langkah adalah salah satu bentuk lobi politik. Ia pun menilai sikap PAN wajar adanya.

BACA JUGA :  Ketua MPR Diundang Hadiri HUT dan Munas PSMTI

“Yang saya tau, dari informasi yang saya peroleh di Istana, ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR,” kata Karding kepada wartawan, Selasa (30/4/19).

Demikian pula dengan pernyataan sikap Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, yang dinilai Karding hal yang wajar, jika PAN berhak menentukan sikap politik setelah Pilpres 2019.

Terkait adanya permintaan jatah kursi, PAN melalui Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno membantahnya. Dia menegaskan PAN tidak pernah minta apa-apa pada Jokowi.

“Kita tidak pernah minta apa-apa ke beliau,” kata Eddy, hari ini, Selasa (30/4/19).

Meski begitu, Eddy belum bisa memastikan apakah ada pembahasan lobi politik di luar pembicaraan saat di Istana Negara. Dia mengaku belum mendengar informasi lebih lanjut mengenai proses lobi.

BACA JUGA :  Debat Kedua Pilpres Jadi Ujian Bagi Janji Jokowi

Sebelumnya, Bara menyatakan dukungan PAN hanya sampai kontestasi pilpres. Dia kemudian menegaskan, PAN berhak sepenuhnya menentukan sikap politik.

“Setelah itu kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN tentu saja sesuai dengan kepentingan partai,” kata Bara.

Bara menyebut tidak menutup PAN akan kembali berlabuh dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi. Sebab, dia menjelaskan sejarahnya PAN dari Pemilu 1999 sampai 2014, memposisikan sebagai pendukung pemerintah.

Pada Pemilu 2014, PAN yang mengusung Ketumnya Hatta Rajasa sebagai cawapres Prabowo Subianto, akhirnya hijrah ke koalisi pendukung pemerintahan terpilih Jokowi-JK. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini