Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: Dr. H. Joni.SH.MH.

Ustadz Abdul Shomad (UAS) bertemu Prabowo Subianto, Capres No. urut 02. Mendadak jagat informasi, khususnya media sosial heboh. Pasalnya, UAS dikenal sebagai dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil atau PNS, atau dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja arahnya adalah bahwa UAS mendukung Prabowo, dan itu berarti tidak netral.

 
Pihak yang tidak senang dengan pertemuan itu kebakaran jenggot. Segera dicari aturan tentang larangan keberpihakan ASN kepada peserta Pemilu, atau parpol tertentu. Bahkan pejabat setingkat Menteripun sekaitan dengan ini memberikan komentar. Padahal belum dicermati betul ihwal isi pertemuan antara Prabowo dengan UAS.

Konkretnya sesuai dengan transkrip yang beredar tak ada satupun kalimat yang mengindikasikan memberikan dukungan. Isi pertemuan itu adalah tentang cerita UAS ketika dia berceramah keliling tanah air, dan permintaan seandainya Prabowo terpilih duduk sebagai presiden. 

Aturan Untuk ASN 

Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Di dalam UU No.10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa peserta Pemilu dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

Khusus dalam hal Pilkada, misalnya bahwa  Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 

Demikian pula Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Secara substantif, bahwasanya untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, sudah jelas tidak boleh ikut sebagai pemilih aktif dan pemilih pasif. Tujuannya juga jelas untuk netralitas. Sama halnya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Harus netral dan tidak boleh berpihak kepada seorang calon. Tetapi untuk ASN mempunyai hak pilih pasif. Persamaan dari keduanya, jika mau berposisi sebagai pemilih aktif harus keluar dari dinas ke-abdi negara-annya.

BACA JUGA :  Nama UAS, AHY Dan ARB Akan Dibahas Dalam Rapat Koordinasi Koalisi Prabowo

Intinya, bahwa ASN, baik Pusat maupun Daerah harus menjaga netralitasnya pada pada setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2019. Legal reasoning-nya, bahwa ASN sebagai penggerak utama birokrasi dituntut untuk bersikap netral pada Pileg dan Pilpres 2019 karena berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah. Harus memberikan pelayanan publik secara adil kepada masyarakat, menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa..

Posisi dari ASN dalam konteks Pemilu jelas dan tegas diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Hal ini tentunya dengan senantiasa mengingat  pentingnya ASN bersikap netral dalam Pemilu 2019. Hal ini juga mengandung makna bahwa aparat birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus tegak lurus pada NKRI.

Ihwal dukung mendukung dan akhirnya sangat ditekankan obyektivitas dan ketidakberpihakan itu karena belajar dari perhelatan Pemilu sebelumnya. Bahwa dalam Pemilu itu banyak terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat birokrasi, khususnya di derah yang longgar tingkat pengawasannya, untuk membantu proses pemenangan calon yang didukung.

Belajar dari pengalaman, efek setelah Pilkada sangat berpengaruh terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian, khususnya di daerah yang tidak dilaksanakan sesuai Norma Standard dan Prosedur (NSP) dalam bentuk penerimaan pegawai, terutama honorer untuk menampung tim sukses/ pendukung. Tidak itu saja, dalam hal pola karir menjadi tidak jelas, karena munculnya kesewenang-wenangan dalam menempatkan orang dalam jabatan terutama untuk menampung tim sukses/pedukung. Pada kinerja  birokrasi pemerintahan tidak bertambah baik, karena jabatan tidak diisi oleh orang yang kompeten. Dilema di atas, ternyata sangat mungkin juga terjadi para Pilpres. ASN/PNS menghadapi dilema, terutama apabila calon petahana/incumbent mencalonkan kembali. Intimidasi secara tidak langsung sering dihadapi, tindakan netral dianggap tidak mendukung, hal ini akan berpengaruh pada karir dan jabatan yang diduduki oleh PNS saat ini. Terasakan ada, terkatakan tiada, berbagai bentuk tekanan secaa halus dan penggiringan terhadap incumbent terjadi untuk mendukung petahana.

BACA JUGA :  Ketua GNPF Akui UAS Ulama Rendah Hati, Tidak Ambisius Dengan Kekuasaan

Oleh karena itu ketika ada seorang ASN yang tidak berpihak kepada incumbent, kendatipun masih sangat sumir dan bahkan secara materiil tidak bisa dibuktikan, akan menjadi catatan tersendiri. Bukan mustahil dicari cari kesalahannya untuk dimarginalisasikan baik dalam hal peningkatan karier maupun penempatan posisi pada kawasan yang tidak enak atau tidak menyenangkan. 

Etika

Masalah netralitas ASN sejatinya bukan masalah administrasi dan hukum administrasi semata. Justru yang paling kental di sini adalah aspek moralitas atau moral hazard. Ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Isinya bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Pelanggran terhadap prinsip netralitas ini bukannya tanpa sanksi. Dalam hal ini ada beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). 

Di dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral. Pada tahap berikutnya, atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.

Solusi

Sebagai semacam kiat untuk menciptakan suasana profesionalitas yang bebas dari tekanan, diperlukan Instruksi Presiden untuk penguatan netralias ASN/PNS dalam menghadapi pemilihan umum. Instansi yang sudah ada, yaitu Satgas Penegakan Integritas yang sudah dibentuk oleh Menteri PAN dan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam rangka menghadapi hajat Pemilu diefektifkan. Khususnya adalah dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas oleh ASN/PNS.

Tentu saja dengan pola penanganan yang profesional obyektif dan dukungan bukti yang terukur. Jika tidak dan hanya menunjukkan sentimen serta balas dendam justru akan membuat luka, khususnya bagi ASN yang terkena dan dunia birokrasi pada umumnya. Hal ini hanya semakin menjauhkan dari performance birokrat yang adil dan berjiwa pengabdian kepada masyarakat

Like :

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini