Dr.H. Joni/telusur.co.id

Oleh: Dr. H. Joni.SH.MH, (Doktor Kehutanan Unmul Samarinda, Pengamat Hukum dan Sosial)

Tidak terlalu susah untuk membuat kesimpulan bahwa pemerintah saat ini sedang panik. Khususnya Capres nomor 2 atau petahana ketika menghadapi serangan bertubi secara politis dalam rangka Pilres yang tinggal beberapa hari ke depan. Sang petahana berteriak nyaring membela diri, bahkan dengan menggebu gebu menyebar ancaman. Bisa dicermati hal itu ketika kampanye di Jogkakarta beberapa waktu berselang. Seiring dengan tebaran ancaman itu, kemudian disertai dengan pembelaan diri bahwa selama ini dirinya hanya diam.

Menterorismekan hoaks

Pada saat yang hampir bersamaan, Menkopolhukam Wiranto menyampaikan wacana dengan menyatakan sependapat, jika untuk penyebar hoaks dikenakan UU Anti Terorisme. Sependapat terhadap pemikiran yang secara politis sebenarnya pemikirannya juga berasal dari pemerintah sendiri. Hal ini semakin memperkokoh bahwa telah terjadi kepanikan, menyusul semakin turunnya hasil survey terhadap kompetisi Capres nomor urut 01 yang cenderung jeblok sebagaimana dilansir oleh sebagian Lembaga survei yang bukan merupakan pesanan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Wiranto, bahwa oleh karena memang di UU terorisme itu membutuhkan suatu pembuktian bahwa upaya-upaya atau karena kegiatan yang meneror masyarakat membangun ketakutan mengancam kemudian membangun suasana yang kacau. Kesemuanya itu memerlukan bukti-bukti fisik, namanya lex locuus delicti, siapa berbuat apa kapan. Tetapi kalau kejahatan siber hoaks ini terjadinya di alam maya. Di udara. Tentu sangat susah untuk dilakukan pelacakan secara konkret. Untuk itulah diperlukan terobosan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Argumentasi itu tentu menjadi bahan perdebatan. Tetapi jelas sebagai hal yang tidak bisa diterapkan, dan dipandang sebagai utopia yang mengawang awang. Namun penyampaian itu konkret, tanpa didasari framing terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Pada tataran asas, tersimpulkan, betapa untuk mengelola demokrasi yang dikonkretkan dengan hajat Pilpres 2019 dan memang masih harus berjalan sangat panjang, dilaksanakan dengan ancaman. Dilaksanakan dengan melakukan tekanan kepada subyek hukum, yang notabene adalah sesama anak bangsa yang sejatinya punya kesamaan tujuan yaitu mengelola negara lebih baik. Hanya langkahnya yang berbeda, dengan cara menyerang berbagai kebijakan yang dinilai tidak populer dan itu dinilai sebagai hoaks.

BACA JUGA :  Sejenak Melupakan Hiruk Pikuk Aktivitas Sosial, Mengapresiasi Hari Bumi Sedunia

Alih alih takut dan gamang, nampaknya juga tidak ada penurunan signifikan terhadap tingkat peng-kritisan terhadap berbagai kebijakan petahana. Soalnya dua hal. Pertama dalam pengelolaan demokrasi yang semakin ketat kompetisinya, rakyat sudah berpikir cerdas. Perbedaan pendapat yang direfleksikan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat adalah kemerdekaan paling asasi dan termasuk hak asasi manusia. Tidak bias diberangus ataupun dihambat, apalagi oleh sekadar ancaman yang merefleksikan kepanikan.

Kedua, dipastikan bahwa ancaman menterorisme-kan itu tidak akan bisa diterapkan secara hukum. Elemen yuridis sebagai unsur tindak pidana terorisme terlalu berat dan tidak akan bisa dieterapkan secara hukum. Sementara itu penerapan ketentuan hukum yang tidak didasarkan atas norma hukum yang disesuaikan dengan standar penanganan yang tepat justru akan menjdi blunder. Akan menjadi bahan cemoohan. Dalam bahasa hukum sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Tindakan itu hanya mencerminkan sifat represivitas yang jauh dari nilai demokrasi. Jauh dari nilai edukasi dan jauh dari nilai penyelesaian friksi dan konflik atas dasar negosiasi dan saling memberi konsesi. Pemecahan problem seperti itu hanya mencerminkan kepanikan yang justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih ruwet.

Unsur Pidana Terorisme

Suatu ketetuan pidana, apalagi yang sangat berat sepeti tindak pidana terorisme dan merupakan extra ordinary crime harus secara rigid terurai unsur unsurnya. Tanpa terpenuhi unsur yang dijadikan sebagai elemen dalam tindak pidana dimaksud, pasti gagal.di era yang serba terbuka atau transparan ini, justru akan menjadi focus perhatian dunia yang secara konkret hanya mencerminkan tingkat kegagalan penguasa dalam mengelola negara.

Unsur dari tindak pidana terorisme diatur dalam Pada pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dinyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

BACA JUGA :  Dari Standar Moralitas Kampanye, Siapa Pemenanganya Sudah Dapat Ditentukan

Pasal 1 ayat 3 dalam UU tersebut mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Lalu, pada pasal 1 ayat 4 disebutkan ancaman kekerasan adalah ‘setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Pada sisi lain, secara praktis pihak kepolisian memang dapat menjerat penyebar hoaks itu melalui dua pendekatan yakni melalui Pasal 1 huruf 1 UU Antiterorisme terkait dengan unsur ancaman kekerasan yang menimbulkan teror dan rasa takut. Selain itu, penyidik juga akan menyelidiki apakah pelaku masuk dalam jaringan terorisme tertentu.
Sedangkan yang kedua adalah pendekatan preventif yakni menerapkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE. Penerapan itu dilakukan terhadap pelaku yang tak masuk dalam jaringan tertentu dan unsur perbuatannya adalah menyebarkan hoaks.

Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa hoaks selamaini dikenakan dengan UU ITE, yng notabene itupun sebenarnya sudah telalu berat Ibarat dosis obat sudah terlalu tinggi, yang secara medis tidak akan menyembuhkan si sakit bahkan justru bisa menular kepada masyarakat seara luas.

Unsur dalam UU ITE yang sudah dihapal betul oleh jajaran kepolisian dan sudah terbukti ampuh untuk menjerat pelaku hoaks sudah diterapkan di semua kasus hoaks. Jika demikian mengapa mestinya diterorismekan?. Itu tadi jawabya pemerintah sedang panik. Dalam bahasa lain, pemerintah sedang sakit dan menderita kepanikan akut sehingga ibarat pribadi tak lagi bisa berpikir jernih.

Itulah sebabnya yang menggelitik untuk menggambarkan keadaan ini begitu intinya rakyat yang harus mengalah. Paling tidak menghindarkan diri dari tindakan yang sebetulnya bisa dinilai berada di luar koridor hukum.***

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini