H. Lukman Hakiem/telusur.co.id


Oleh Lukman Hakiem
Peminat Sejarah

SETELAH melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Belanda mengira sudah berhasil menghancurkan negara Republik Indonesia karena telah berhasil menduduki ibukota Yogyakarta serta menangkapi Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pemimpin Republik.
Di luar dugaan, pada hari itu juga di Bukittinggi, Sumatera Barat, dua anak bangsa: Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera Mr. T.M. Hasan memproklamasikan berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk melanjutkan perjuangan dan eksistensi RI.
Kedua tokoh itu bergerak cepat. Membentuk Kabinet dan menunjuk Komisaris PDRI di Pulau Jawa. Dalam rangka ini, Ketua PDRI Sjafruddin menetapkan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang PDRI. Sudirman dan jajaran militer menerima penetapan itu dan menyatakan ketaatannya kepada PDRI.
Berkat informasi yang terus menerus disiarkan oleh PDRI, pandangan dunia internasional terhadap Indonesia berubah menjadi positif. Dunia mendesak Belanda agar kembali ke meja perundingan.

Pidato Roem: Tegas dan Keras

OLEH KARENA tidak mampu mengelak dari desakan internasional, akhirnya atas prakarsa Komisi Tiga Negara (KTN), perundingan Belanda dengan Indonesia dimulai pada 14 April 1949 di Jakarta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Roijen. Presiden Sukarno menunjuk Mr. Mohamad Roem menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia.

Berbeda dengan Roijen yang dalam pidato di awal perundingan berbicara dalam nada lembut, Roem berpidato tegas dan keras: “Agresi militer Belanda yang kedua telah mengakibatkan hilangnya sama sekali sisa kepercayaan rakyat Indonesia bagi berhasilnya suatu perundingan damai,” kata Roem seraya mengingatkan: “Resolusi Dewan Keaman-PBB tanggal 28 Januari 1949 harus dilaksanakan, dan langkah pertamanya harus berupa pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Setelah itu soal-soal lain bisa dibicarakan kemudian.”

Perundingan yang berakhir pada 7 Mei 1949 menghasilkan Pernyataan Roem-Roijen sebagai sebuah “Pernyataan Permulaan mengenai Kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta”.
Pada penutupan perundingan, Roem lebih dulu berpidato. Dia antara lain mengatakan bahwa dirinya selaku Ketua Delegasi RI diberi tugas oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menyatakan kesanggupan pribadi, sesuai dengan Resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949 dan Pedoman Pelaksanaan tanggal 23 Maret 1949. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh pemerintah RI selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta.

Setelah itu Roijen berpidato menyampaikan Pernyataan pemerintah Belanda untuk memulihkan pemerintah RI di Yogyakarta; menghentikan segala kegiatan militer; membebaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak tanggal 19 Desember 1948; membatasi pembentukan negara bagian di daerah Republik sampai pada keadaan sebelum tanggal 19 Desember 1949, dan tidak akan memperluas dengan yang baru di daerah-daerah tersebut; serta akan berusaha keras melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang nyata dan sempurna kepada Negara Indonesia Serikat.
Atas dasar Pernyataan Roem-Roijen itu, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta; Presiden, Wakil Presiden, dan para pemimpin RI dibebaskan dari tawanan di Bangka dan dikembalikan ke ibukota Yogyakarta; dan itu berarti pemerintah RI berfungsi kembali sebagaimana mestinya.

PDRI Merasa Ditinggalkan

Sebagai salah satu episode dari bagian akhir revolusi kemerdekaan sebelum pelaksanaan KMB yang melahirkan penyerahan dan pengakuan Belanda dan dunia internasional secara utuh dan menyeluruh atas kedaulatan Negara RI (Serikat), Pernyataan Roem-Roijen adalah dokumen bersejarah yang sangat penting bagi kelanjutan eksistensi RI.

Kendati demikian, Pernyataan Roem-Roijen ternyata menyisakan masalah di kalangan pejuang dan pemimpin PDRI. Pemimpin PDRI sebagai pemegang kendali pemerintahan RI yang riil selama ibukota diduduki, Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah menteri ditawan; merasa ditinggalkan. Bagi Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara, Roem telah “menyeleweng”, yakni tatkala dia menjalankan perintah Sukarno –yang waktu itu bukan menjabat Presiden karena sedang dalam pembuangan— untuk berbicara dengan van Roijen, yang menghasilkan apa yang lazim disebut Pernyataan Roem-Roijen. “Dia berani berbicara, seolah-olah tidak ada PDRI, padahal PDRI-lah pada waktu itu satu-satunya Pemerintah yang sah,” tulis Sjafruddin.

BACA JUGA :  Boerhanoeddin Harahap : Pemimpin Muda Berprestasi

Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit memimpin perang gerilya, marah dan tersinggung dengan penggunaan istilah “pengikut Republik yang bersenjata” dalam Pernyataan Roem-Roijen. Bagi Jenderal Sudirman, penggunaan istilah itu seolah-olah menganggap Angkatan Perang RI hanya sebagai gerombolan bersenjata. Dalam sebuah radiogram kepada Sjafruddin Prawiranegara, Panglima Besar Sudirman antara lain meminta keterangan “apakah orang-orang yang masih ditahan (dalam tawanan) atau dalam pengawasan Belanda, berhak berunding, lebih-lebih menentukan sesuatu yang berhubungan dengan politik untuk menentukan status negara kita, sedangkan telah ada Pemerintah Pusat Darurat yang telah diresmikan sendiri oleh Paduka Yang Mulia Presiden ke seluruh dunia pada tanggal 19/12/1948.”

Kemarahan kedua pemimpin perjuangan itu, tentu menggelisahkan. Jenderal T.B. Simatupang setelah berbicara dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dengan Mohammad Natsir, dan dengan Ali Budiardjo, meskipun berpendapat terdapat persoalan-persoalan psikologis akan tetapi tidak akan ada alternatif selain menerima baik politik yang telah digariskan di Bangka. Simatupang tetap menduga-duga: apakah yang akan terjadi selanjutnya. Apakah persoalan-persoalan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi.

Sikap PDRI

Mendengar PDRI kurang setuju kepada Pernyataan Roem-Roijen, Presiden Sukarno sebagai orang yang memberi mandat kepada Roem untuk berunding, meminta Wakil Presiden Hatta menemui Sjafruddin untuk memberi keterangan langsung kepada Ketua PDRI itu. Hatta yang mengira markas PDRI berada di Aceh, terbang dari Bangka ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Tentu saja, Hatta tidak berhasil menemui Sjafruddin. Hatta hanya bertemu dengan Panglima TT Sumatera, Kolonel Hidajat.

Sehubungan dengan kedatangan Bung Hatta ke Aceh, pada 14 Juni 1949, PDRI mengeluarkan pernyataan bahwa Pernyataan Roem-Roijen hanya bisa disokong dengan syarat-syarat: TNI tetap tinggal pada posisi yang diduduki pada masa itu;
Belanda harus berangsur-angsur ditarik kembali dari kedudukan-kedudukannya;
Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta setelah daerah itu dikosongkan harus mutlak dilaksanakan oleh Belanda;
Belanda harus mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera, dan pulau-pulau sekitarnya sesuai dengan Pernyataan Linggajati; dan Pembentukan pemerintahan di Indonesia yang demokratis dan merdeka tidak dengan perantaraan Belanda.

Perundingan di Padang Japang

Gagal dalam usaha menemui Ketua PDRI Sjafruddin, Dwitunggal Sukarno-Hatta tidak berputus asa. Tepat pada hari Dwitunggal kembali ke ibukota Yogyakarta, Bung Karno dan Bung Hatta mengirim delegasi untuk mencari, menemui, dan membujuk Sjafruddin agar menyetujui Pernyataan Roem-Roijen dan kembali ke Yogyakarta. Delegasi terdiri dari Mohammad Natsir, Dr. J. Leimena, Dr. A. Halim, dan Agus Yaman selaku Sekretaris Delegasi. Sebagai Menteri Penerangan, Natsir ditunjuk menjadi Ketua Delegasi.

Natsir sendiri, sesungguhnya kurang setuju terhadap Pernyataan Roem-Roijen. Dia skeptis terhadap rencana perundingan KMB. Dia tidak setuju taktik Sukarno, Hatta, Agus Salim, dan Roem untuk berunding dengan Belanda. Natsir merasa tidak mampu mempertanggungjawabkan hasil Pernyataan Roem-Roijen kepada Masyumi. Meskipun Partai Masyumi menyetujui Pernyataan Roem-Roijen, tetapi dalam rapat Masyumi 28 Mei 1949, terjadi perdebatan keras antara yang setuju dan menolak Roem-Roijen. Yang setuju, tentu saja, dipimpin oleh Roem. Yang menolak dipimpin oleh Natsir. Akan tetapi, Natsir bukanlah jenis manusia yang membiarkan sesuatu berlalu tanpa dia turut membantu menyelesaikannya. Dengan sikap seperti itu, Natsir menerima penunjukan dirinya sebagai Ketua Delegasi untuk bertemu dengan Pimpinan PDRI.

Kali ini, rencana kunjungan delegasi dikomunikasikan terlebih dahulu melalui radio, dan berita rencana kunjungan itu akhirnya sampai ke Ketua PDRI yang segera menyelenggarakan rapat lengkap pimpinan PDRI di Sungai Naning, Lima Puluh Kota. Rapat menyepakati dua hal:
Utusan yang datang, akan diterima; dan
Mandat PDRI tidak akan diserahkan begitu saja sebelum bertemu/berembuk dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Tidak seperti Hatta yang terbang ke Aceh, kali ini Delegasi Natsir menuju Sumatera Barat. Menurut penuturan Ismael Hassan –yang menyebut dirinya sebagai “Notulis Perundingan Sjafruddin-Natsir”– delegasi menuju Padang Japang, Nagari Tujuh Koto Talago, Lima Puluh Kota. Di sanalah, di rumah “Kak Jawa”, Ibu Jawahir, perundingan pada 6-7 Juli 1949 berjalan alot. Bupati Militer Lima Puluh Kota, S.J. Sutan Mangkuto, menjadi tuan rumah perundingan. Bupati didampingi Anwar Z.A., dan Ismael Hassan.

BACA JUGA :  Hakikat Dan Tujuan Jihad Kita

Padang Japang adalah sebuah desa yang terletak sekitar 50 kilometer sebelah utara Bukittinggi, atau sekitar 14 kilometer sebelah utara Payakumbuh. Inilah desa yang menjadi tempat terakhir pusat pemerintahan PDRI.
Tokoh Muhammadiyah Lukman Harun menceritakan rute perjalanan Delegasi Natsir ke Padang Japang yang sekarang masuk Kecamatan Guguk. Delegasi mendarat di Padang. Dari Padang menuju Bukittinggi. Dari Bukittinggi naik mobil sampai di Kubang Tungkek, Dangung-Dangung. Dari Dangung-Dangung delegasi harus berjalan kaki ke Padang Japang, sekitar 5 kilometer, karena jalan tidak bisa dilalui mobil akibat diblokade oleh rakyat guna mencegah kendaraan Belanda memasuki wilayah tersebut. Sebelum tiba di Padang Japang, Delegasi Natsir harus melintasi daerah tidak bertuan sepanjang satu kilometer. Ternyata Delegasi Natsir tiba lebih dulu dibandingkan dengan Pimpinan PDRI. Ketua PDRI dan rombongan harus berjalan kaki dari Limbanang yang jaraknya sekitar 25 kilometer.

Tengah hari 6 Juli 1949, sesudah menghilangkan lelah, pertemuan Delegasi Natsir dengan Pimpinan PDRI dimulai. Perundingan dilangsungkan dalam formasi duduk melingkar seraya bersila beralaskan tikar.
Hasil Mubes PDRI di Sumpur Kudus dibacakan. Para pemimpin PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. T.M. Hasan, Mr. St. Moh. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, R.M. Danubroto, Kolonel Dahlan Ibrahim, Ir. M. Sitompul, Sj. St. Mangkuto, dan M. Hamdani, dengan nada keras mempertanyakan: “Mengapa PDRI tidak diajak dalam perundingan Roem-Roijen, padahal yang berkuasa sesungguhnya PDRI.”

Perundingan dilangsungkan secara marathon, hanya beristirahat untuk shalat dan makan. Pada malam hari, perundingan dilangsungkan di bawah penerangan sinar lampu “togok”. Setelah berdebat berjam-jam tanpa terlihat tanda-tanda bakal berakhir, Leimena dan Halim bagai kehilangan kesabaran. Hampir bersamaan, keduanya mengingatkan Sjafruddin dan para pejuang PDRI: “Dulu, sewaktu Bung Karno dan Bung Hatta ditawan, kami tidak tahu bagaimana nasib Republik bilamana PDRI tidak ada. Dan, sekarang pun kami tidak tahu bagaimana nasib Republik apabila Bung Sjafruddin tidak bersedia kembali ke ibukota Yogyakarta.”

Syair Natsir

Dalam suasana perundingan yang menegangkan dan menyesakkan dada, karena masing-masing bersikeras pada pendapatnya, menjelang subuh tiba-tiba Natsir melantunkan sebuah syair klasik berbahasa Arab:
Tidaklah semua keinginan manusia akan tercapai, karena angin berhembus di tengah lautpun tidak selamanya mengikuti keinginan perahu yang sedang berlayar.
Mendengar syair yang dilantunkan Natsir beserta terjemahannya, Sjafruddin seolah tersentak. Ketua PDRI itu “menyerah”, dan menyatakan kesediaannya kembali ke Yogyakarta untuk mengembalikan mandat –yang tidak pernah dia terima— kepada Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Dalam suasana lega, di subuh yang dingin, terdengar ucapan Sjafruddin: “Dalam perjuangan, kita tidak pernah memikirkan pangkat dan jabatan, karena kita berunding pun duduk di atas lantai. Yang penting adalah kejujuran. Siapa yang jujur kepada rakyat dan jujur kepada Tuhan, perjuangannya akan selamat.”

Delegasi Natsir dan pimpinan PDRI, satu persatu kemudian menuju Pincuran Tabek Gadang. Para pemimpin Republik itu mandi di tempat yang sangat sederhana dan alamiah di tempat terbuka.
Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, Padang Japang memiliki arti sangat penting. Di tempat itulah, pimpinan PDRI yang tidak dapat menerima Pernyataan Roem-Roijen menyatakan keikhlasan dan kebesaran hati untuk mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno, sehingga tanggung jawab perjuangan selanjutnya ada di tangan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Masih Adakah yang Mengingat Roem?

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, mustahil menafikan pejuang-perunding Mr. Mohamad Roem. Akan tetapi, ironi bagai ditakdirkan melekat pada diri Roem.
Di masa akhir kekuasaan Presiden Sukarno, lebih dari empat tahun, lelaki kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, itu harus menghabiskan waktunya dari penjara ke penjara: tanpa proses hukum.
Di masa Orde Baru, Roem yang telah dipilih oleh Muktamar Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), tidak dapat melaksanakan amanah tersebut lantaran tidak mendapat clearence dari pemerintah.
Di era reformasi sekarang, masih adakah yang mengingat Roem?[Gus]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini