Muhammad Joni/ist

Oleh :Muhammad Joni, SH.MH

(Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia/MKI)

Tatkala menonton vidio siaran sosial Gubernur Anis Baswedan kumandangkan beleid perluasan bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sontak saya teringat Moda Raya Transportasi (MRT) Jakarta.

MRT yang baru saja operasi itu, tarifnya ditetapkan dengan menimbang kemampuan membayar (Ability to Pay). Itu refleksi dari pertanyaan untuk siapa MRT dibangun? Membangun Jakarta, buka kacamata gelap. Pastikan dulu untuk kebahagiaan siapa pembangunan dilakukan? Warga kota juncto warga negara Indonesia, tentukan itu yang paling utama.

Siaran sosial berdurasi 3 menit 39 detik yang menyosialisasikan perluasan gratis PBB kepada kelompok masyarakat yang berjasa. Melengkapi beleid bebas PBB atas objek bernilai dibawah 1 miliar rupiah.

Kepada siapa? Kepada orang-orang yang memberikan jasa bagi negara dan bangsa. Mulai dari pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, veteran termasuk guru, dosen, dan pensiunannya, itu semua menjadi orang-orang yang berjasa.

BACA JUGA :  Anies Pastikan Siap Layani Ahok di Balkot DKI

Mencerna itu, saya merasakan sikap konsisten. Serta menguatnya substansi kebijakan yang populis juncto berkeadilan namun rasional ketika mendefenisikan epistimologi pembangunan Jakarta untuk membahagiakan siapa?

Itu manifestasi pemihakan kepada warga masyarakat yang berjasa namun relatif kurang sanggup membayar PBB di ibukota yang harga tanahnya menjulang.

Di tengah ekosistem ekonomi dan fasilitas kota yang masih bergendre komersial. Akses masuk pantai saja masih berbayar. Biaya parkir masih mahal. Sangat mungkin belum ada “rumah singgah” gratis bagi pengembara dan musyafir yang bermalam di Jakarta, seperti jamak ditemui di Turki. Kawan saya di Medan melempar gagasan satire: wakaf warga untuk taman kota.

Mengapa beleid gratis PBB patut dihargai? Malah musti dilanjutkan. Sebab, tak jarang warga inti kota Jakarta dan orang lama setempat, namun tinggal menempel dengan kawasan komersial yang harga tanahnya lebih mahal dari emas, alhasil tak kuat membayar PBB. Beban biaya hidup yang mahal dan aniaya itu menjadi kausal tersisihnya generasi lanjut orang lama ke luar kota, dan alkisah menjadi warga sub-urban karena tak kuat membayar tarif PBB.

BACA JUGA :  Anies Berpesan ASN Bekerja Jangan Bikin Anggaran Negara Jadi Keropos!

Bukankah tidak memiliki landasan etis membiarkan warga tersingkir dari lingkungan tempat tinggal aselinya karena mahalnya tarif PBB Jakarta. Bukankah tidak etis memaksa warga membayar pajak diluar Ability to Pay.

Pemimpin otentik, paham dan khatam membangun Jakarta untuk bahagia siapa. Yang dengan kata dan pulpennya, pun dalam diam dan senyumnya, mengubah Jakarta bersama “BABE”, akronim Bang Anis Baswedan Effect! ** (Bersambung)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini