Ilustrasi Media Sosial / Net

telusur.co.id – Keputusan pemerintah membatasi akses media sosial berpotensi besar mematikan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha daring.

Demikian pendapat Komisioner Ombudsmen Republik Indonesia (ORI), Laode Ida saat dihubungi telusur.co.id, Jumat (24/5/19).

“Itu banyak orang yang dikatakan future comerce, intinya adalah online traning itu dapurnya orang tergantung pada online medsos,” kata Laode.

Mantan anggota DPD RI ini memberikan contoh, ketika seseorang ingin membeli barang melalui online, maka akan diminta gambarnya terlebih dahulu, sebelum menyepakti jual beli. Akibat pembatasan medsos, hal itu tidak bisa lagi dilakukan.

BACA JUGA :  Tokoh Alumni 212: People Power Bukan Satu Hal Yang Haram

“Jadi, warga bangsa itu dihambat, bukan hanya untuk sejahtera bahkan dimatikan dapurnya, pemblokiran dapur ini,” kata dia.

“Jadi dapur nggak kebul, mau makan apa orang. Itu nggak boleh ditanggapi main-main, ini serius! Jadi, sekali lagi, itu ada pelanggaran hak, bahkan hak warga bangsa ini pada tingkat tertentu, memblokir dapur, repot pemerintah ini.”

Oleh karena itu, Laode meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara segera mencabut kebijakan tersebut dan membuka blokir. Karena, idealnya pemerintah itu ialah melayani, bukan menghambat usaha-usaha masyarakat.

BACA JUGA :  Amien Rais Janji Kejar Pelaku Penembakan Hingga Ujung Dunia

“Pemerintah itu pelayanan, melayani hak-hak warga menciptakan kesejahteraan rakyat mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan negara yang melayani itu konsitusi-kan. Bukan negara yang memerintah, dia perintah Menkominfo tutup semua medsos, akhirnya tidak ada pelayanan disitu,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini