Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Foto :telusur.co.id

telusur.co.id – Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menduga memang ada kelompok yang memang ingin membuat kekacauan dan huru hara di Indonesia.

Hal itu bisa dilihat dari banyaknya usaha-usaha untuk mendelegitimasi pemerintah dan lembaga negara, dari mulai kerusuhan 21-22 Mei lalu, hingga adanya wacana referendum Aceh yang hangat belakangan ini.

“Ya ide-ide referendum itu kan juga bagian dari skenario menimbulkan kekacauan, kita tahu itu. Jangankan Aceh, nanti habis ini juga muncul juga isu referendum Jogja, referendum Papua, Maluku dan semua itu bisa saja muncul, karena memang logika mereka ya begitu,” kata Boni kepada telusur.co.id, Kamis (30/5/19).

Menurut Boni, hal ini akan terus menjadi wacana untuk menghancurkan suasana. Oleh karena itu, kata dia, kuncinya adalah rakyat sendiri. Kalau rakyatnya bijaksana dan memahami semua kejahatan para pembuat kekacauan, maka rakyat akan memberikan dukungan kepada negara.

Menurut Boni, wacana referendum sudah dirancang untuk membuat kekacauan, dan berhubungan dengan kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 Lalu.

“Itu by design, itu semua sudah dirancang dan berhubungan dengan kerusuhan yang terjadi 21-22 Mei kemarin,” terangnya.

Karena, lanjut Boni, wacana referandum tersebut memang targetnya adalah menimbulkan huru-hara, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara dan menimbulkan pesimisme terhadap negara.

“Sehingga begitu terjadi gejolak, parapembuat kekacauan ini berharap bisa menumbangkan pemerintahan yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) Muzakir Manaf alias Mualem melontarkan keinginannya agar dilaksanakan referendum atau hak menentukan nasib sendiri di Aceh.

Isu referendum ini awalnya mencuat dalam acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/19).

Dalam rekaman video yang banyak beredar, Mualem sapaan akrab Muzakir Manaf, mengatakan, bahwa keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tak jelas dan diambang kehancuran.

“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja, itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” kata Mualem. [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini