Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat peluncuran buku berjudul ‘Democratic Policing’ Karya Tito dan Kerjasama dengan peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo. / Net


Oleh : Sayidiman Suryohadiprojo

PENDAHULUAN

Buku berjudul DEMOCRATIC POLICING hasil tulisan Jenderal Polisi Drs H. Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD dan Prof (Ris) H. Hermawan Sulistyo , MA, PhD merupakan buku yang bermaksud memberikan pengaruh kepada perkembangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan penyelenggaraan Keamanan Nasional pada umumnya.

Mengingat seorang penulisnya pada waktu ini menjabat Kepala Kepolisian RI , maka besar kemungkinan maksud itu dapat terwujud.
Oleh karena dalam konsep yang penting itu terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan eksistensi NKRI dan dasar-dasar yang telah dimufakati secara nasional, maka tulisan ini bermaksud mengajukan hal-hal yang kurang sesuai itu. Dengan harapan agar dalam pembangunan dan perkembangan POLRI hal-hal itu diperhatikan.

Semoga dengan begitu POLRI tumbuh berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai salah satu lembaga dalam penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dan penegakan Hukum dalam NKRI.

MASALAH IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Telah menjadi kemufakatan umum dan kemudian ditetapkan dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan dibangun berdasarkan hal-hal tertentu. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalam Pembukaan menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dimufakati bahwa Dasar Negara itu dinamakan PANCASILA.
Sebagai Dasar Negara Pancasila harus diwujudkan dalam seluruh kehidupan bangsa Indonesia, baik kehidupan rohaniah maupun jasmaniah. Maka Pancasila di samping sebagai Dasar Negara juga merupakan Filsafah dan Ideologi Negara. Jadi bangsa Indonesia menyatakan bahwa hidup berdasarkan satu Ideologi adalah penting, yaitu Ideologi Pancasila.

Ini berarti bahwa semua unsur dan bagian NKRI eksis dan berkembang dengan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Termasuk organisasi Kepolisian RI.

Maka adalah aneh bahwa di seluruh isi buku Democratic Policing kata Pancasila tidak kita ketemukan. Malahan para Penulis lebih menunjukkan preferensi pada satu kehidupan bangsa dan negara yang non-ideologi. Seperti referensi kepada buku tulisan Francis Fukuyama , The End of History and the Last Men.

Namun dengan demikian para Penulis cenderung menyetujui kehidupan bersama yang diliputi Individuslisme dan Liberalisme, meskipun tanpa menyatakannya. Maka konsep Demokrasi dalam Democratic Policing adalah satu Demokrasi Liberal yang dilandasi Individualisme. Inilah yang dikehendaki Dunia Barat, khususnya AS , setelah mengakhiri dan memenangkan Perang Dingin atas Blok Komunis. Buat AS tidak ada dan tidak boleh lagi ada Ideologi selain Individualisme dan Liberalisme.

Kalau eksistensi dan perkembangan POLRI dibawa kepada konsep demikian, itu bertentangan dengan eksistensi NKRI dan arah perkembangnnya. Apakah dapat atau benar satu organisasi kepolisian berlainan dan bahkan bertentangan dasarnya dari negara yang menjadi induknya ?

Kiranya hal ini merupakan kelemahan pokok konsep Democratic Policing yang dijabarkan buku dengan nama itu. Malahan boleh dikatakan, bahwa merupakan satu kelemahan fundamental bagi NKRI kalau POLRI dibangun dan dikembangkan berdasarkan konsep Democratic Policing. Bangsa Indonesia tak mau di NKRI ada organisasi Polri yang tidak berideologi Pancasila, apalagi kalau malahan eksistensi dan bekerjanya didasarkan Individualisme dan Liberalisme.

PENGERTIAN SISTEM KEAMANAN NASIONAL

Dalam buku Democratic Policing diuraikan bahwa dalam perkembangan ummat manusia yang disertai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hebat terjadi perubahan banyak dan bahkan radikal dalam kondisi keamanan negara dan masyarakat.

Memang sejak awal abad ke 20 tampak sekali bahwa kemampuan Manusia untuk mempengaruhi kondisi masyarakat, baik secara positif tapi juga negatif, amat meningkat. Kemajuan dalam Ilmu Pengetahuan, baik yang bersifat eksakta maupun social, memungkinkan dikembangkan usaha yang makin berkembang untuk mempengaruhi dan mengubah masyarakat.

Meruntuhkan kekuasaan di satu negara tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan Perang. Perlu diperhatikan ada mufakat secara umum bahwa yang dimaksudkan dengan Perang adalah pelaksanaan Tindakan Kekerasan untuk memaksa Lawan tunduk kepada Kehendak kita (Von Clausewitz : Krieg ist ein Akt der Gewalt um den Gegner zur Erfuellung unseres Willens zu zwingen) .

Tindakan Kekerasan itu dilakukan dengan kekuatan Militer. Maka dalam Negara ada organisasi Militer yang dapat digunakan pimpinan Negara untuk menyerang Negara lain untuk mewujudkan Kepentingan nasionalnya. Atau untuk bertahan terhadap Tindakan Kekerasan Negara lain yang menyerangnya.

Diketemukan bahwa Ilmu Pengetahuan, khususnya Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosologi, dapat mengembangkan cara dan sarana untuk membuat pihak lain tunduk atau mengikuti Kehendak kita tanpa penggunaan alat kekerasan seperti senjata.

Perkembangan itu menjadikan pengertian Perang berubah karena harus disesuaikan dengan perkembangan baru itu. Perang berkembang menjadi penggunaan Tindakan Kekerasan dan Non-Kekerasan untuk membuat Lawan tunduk atau mengikuti Kehendak kita. Hal ini dibuktikan Jerman yang pada tahun 1938 dapat membuat pemerintah Austria bergabung menjadi bagian negara Jerman tanpa penggunaan kekuatan militernya.

Sebelum itu dalam Perang Dunia I berkembang kenyataan bahwa Perang itu tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan kekuatan Militer melaksanakan fungsi-fungsinya di Medan Tempur. Ternyata faktor Produksi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Perang.

Maka Perang tidak lagi sekedar pergulatan kekuatan Militer di Medan Tempur, tetapi amat dipengaruhi kondisi dan kemampuan seluruh Masyarakat bangsa. Timbul pengertian The Front is every where atau Medan Tempur ada Di Mana-Mana ! Inilah yang menghasilkan pengertian Total War atau Perang Semesta.

Ketika Ilmu Pengetahuan dan Teknologi makin mampu turut serta dalam penyediaan senjata dan sarana, dengan menghasilkan Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal lainnya (Weapons of Mass Destruction) , berkembang pengertian Cold War atau Perang Dingin. Itulah kondisi internasional ketika terjadi pergulatan untuk menguasai Dunia dan Ummat Manusia antara Blok Barat dengan AS sebagai kekuatan inti dan Blok Komunis dengan Uni Soviet sebagai jagonya.

Secara formal dan legal kondisi internasional adalah kondisi bukan Perang, sebab tidak terjadi pergulatan kekerasan antara pihak-pihak yang berselisih. Akan tetapi dalam kenyataan terjadi kegiatan-kegiatan untuk memenangkan pergulatan itu sehingga kondisi internasional tak dapat dinamakan Damai.

Kondisi No War No Peace atau Bukan Perang Bukan Damai baru berakhir ketika Uni Soviet dengan pimpinan Michael Gorbachev mengumandangkan politik Uni Soviet untuk melakukan Perestroika atau Restrukturisasi. Maksud kebijakan baru itu, katanya, adalah untuk membuat Uni Soviet mengejar ketinggalannya dari Barat dalam bidang Teknologi Informasi.

Akan tetapi ternyata Perestroika hanya bisa jalan kalau juga diadakan politik Glasnost atau Keterbukaan. Dan itu kemudian menuntut politik Demokratizatsiya atau demokratisasi. Ketika itu berkembang maka akibatnya Blok Komunis runtuh. Perang Dingin dimenangkan Blok Barat tanpa menggunakan senjata-senjata canggih dan Uni Soviet bubar tanpa menggunakan senjata-senjata destruksi massal yang hebat seperti bom hydrogen dan sebangsanya yang dimiliki dalam jumlah banyak. Ternyata terjadi pelaksanaan Neo Cortical Warfare atau Perang Neo Corteks oleh Barat yang amat efektif. Yaitu penggunaan senjata psikologi yang mempengaruhi cara berpikir.

Perkembangan inilah yang melahirkan pengertian Sistem Keamanan Nasional atau National Security System yang harus diperhatikan dan dikembangkan Negara dan Bangsa masa kini untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan atau gangguan pihak lain dengan menggunakan baik kekerasan maupun non-kekerasan.

Kemampuan satu negara melaksanakan Sistem Keamanan Nasional secara efektif harus dikembangkan dengan membangun berbagai kemampuan, seperti kemampuan Militer untuk menghadapi berbagai kemungkinan Serangan Kekerasan, kemampuan Polisi untuk menjamin Keamanan Dalam Negeri, terlebih lagi kemampuan Intelijen dan Kontra Intelijen, dan aneka kemampuan lainnya seperti lawan Narkoba.

Jadi Sistem Keamanan Nasional bukan hanya fungsi Kepolisian. Kata Keamanan di sini digunakan dalam arti yang luas menyangkut eksistensi Negara dan Bangsa yang dipengaruhi berbagai faktor yang ada dalam perkembangan Ummat Manusia masakini dan masadepan. Tidak mungkin itu semua dihadapi hanya dengan fungsi Kepolisian.

Hal ini perlu dikemukakan untuk mencegah adanya ambisi yang salah dan berlebihan untuk menjadikan organisasi Polri satu organisasi untuk menghadapi seluruh Sistem Keamanan Nasional. Hal ini mungkin disebabkan oleh sikap yang salah dalam kepemimpinan NKRI ketika melakukan Reformasi dan menyatakan bahwa sejak ada Reformasi di Indonesia Keamanan di tangan Polri sedangkan TNI menghadapi Pertahanan.

Sikap dan pernyataan yang amat sederhana tanpa menyadari bahwa telah berkembang satu keadaan yang bersifat total atau semesta. Satu keadaan yang perlu dihadapi secara semesta pula dalam bentuk satu Sistem Keamanan Nasional yang meliputi banyak aspek. Ada aspek bahaya serangan kekerasan dari luar yang biasa dihadapi dengan fungsi Pertahanan.

Ada aspek Non-Kekerasan yang meliputi banyak kemungkinan, termasuk masalah keamanan dalam negeri dan keamanan ketertiban masyarakat yang biasa dihadapi dengan fungsi Kepolisian. Ada aspek Non-Kekerasan yang hanya dapat dihadapi secara efektif dengan fungsi Intelijen, dan lainnya.

Maka yang diperlukan adalah satu Dewan Keamanan Nasional, satu Lembaga yang secara integratif menghadapi masalah Keamanan Nasional. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Negara dan mempunyai anggota para Menteri dan Pejabat yang memimpin organisasi yang bersangkutan dengan masalah Keamanan Nasional. Lembaga ini menentukan berbagai kebijakan untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan dan gangguan yang mengancam eksistensi NKRI.

Dalam Lembaga ditetapkan organisasi mana yang menghadapi ancaman dan tantangan apa. Seperti adanya ancaman yang datang dari luar bersifat serangan psikologis. Sekalipun ancaman ini datang dari luar dan mengancam kedaulatan Negara , sebaiknya bukan TNI yang diserahi tanggungjawab untuk menghadapi, melainkan BIN.

Bahwa dalam pelaksanaan menghadapi ancaman itu ada peran TNI, tidak mustahil. Akan tetapi penanggung jawab utama adalah BIN yang memimpin dan mengkoordinasi segala kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman itu.

Hendaknya disadari bahwa dalam kondisi sekarang dan masa depan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat sudah sangat berkembang. Sebab itu Polri sudah cukup sibuk menghadapi fungsi Kepolisian. Maka perlu disadari bahwa tak mungkin Polri menjadi penanggungjawab utama dalam menghadapi seluruh masalah Keamanan Nasional.

ADMINISTRASI NEGARA

Pemerintahan di satu negara diselenggarakan dengan membentuk Lembaga-lembaga yang dinamakan Kementerian atau Departemen yang masing-masing melaksanakan bagian tertentu dari fungsi pemerintahan. Kepala Negara di sistem politik tertentu sekali gus melaksanakan fungsi Kepala Pemerintahan. Di sistem politik lain ada Kepala Pemerintahan tersendiri di samping Kepala Negara. Dalam sistem politik yang dianut di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, Kepala Negara atau Presiden RI adalah juga Kepala Pemerintah.

Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu Wakil Presiden dan para Menteri yang mengepalai Kementerian atau juga disebut Departemen. Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan politik Negara. Dalam UUD 1945 sebelum di-amandemen MPR sebagai Lembaga Teringgi Negara menetapkan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berdasarkan GBHN kemudian MPR menetapkan Mandat kepada Presiden RI untuk melaksanakan GBHN.

Inilah politik Pemerintah yang diselenggarakan Presiden dengan dibantu Wakil Presiden dan para Menteri. Maka Presiden dan para Menteri melaksanakan politik Pemerintah sebagai realisasi Mandat MPR kepada Presiden RI.

Setelah Reformasi dan adanya empat kali Amandemen atas UUD 1945 MPR bukan Lembaga Tertinggi Negara melainkan hanya Lembaga Tinggi Negara setingkat Presiden RI. Tidak ada GBHN dan Presiden bukan Mandataris MPR. Maka politik Pemerintah merupakan hasil musyawarah antara Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tiadanya GBHN menimbulkan kecenderungan bahwa politik Pemerintah bersifat jangka pendek, yaitu sepanjang term Presiden yang paling lama 10 tahun kalau ia dipilih kembali untuk menjabat dua term.

Karena pelaksanaan politik Pemerintah menimbulkan keperluan administrasi untuk mendukung pelaksanaan politik itu, maka kementerian atau departemen menjalankan Administrasi Negara.
Dalam melaksanakan politik Pemerintah dibentuk badan-badan yang berfungsi sebagai alat atau sarana menjalankan politik Pemerintah itu. Maka pada dasarnya semua badan yang merupakan alat Pemerintah merupakan bagian satu kementerian atau departemen.

Dalam hubungan itu maka juga badan-badan yang menjalankan fungsi dalam Sistem Keamanan Nasional pada dasarnya merupakan bagian satu kementerian atau administrasinya diurus oleh kementerian atau departemen tertentu.

Maka Tentara Nasional Indonesia sebagai badan yang menjalankan politik Pemerintah dalam fungsi Militer atau Pertahanan diurus administrasinya oleh Kementerian Pertahanan. Di dalam melaksanakan fungsi Pertahanan itu sesuai dengan ketentuan UUD Pasal 10 yang menetapkan Presiden RI memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, maka TNI dalam melakukan fungsinya sebagai alat Pertahanan berada di bawah Presiden RI. Namun secara administrasi TNI tidak lepas dari hubungannya dengan Kementerian Pertahanan.

Dalam hubungan ini seyogyanya Kepolisian RI atau Polri juga mempunyai hubungan dengan satu kementerian sehingga jelas bahwa Polri tidak berdiri lepas dari status administrasinya. Sebab Polri adalah alat Pemerintah dan bukan Kementerian. Kalau Polri berdiri sendiri, baik dalam pelaksanaan operasinya maupun administrasi, maka itu bertentangan dengan prinsip dsemocratic policing yang diuraikan dalam buku ini. Dapat menimbulkan sangkaan bahwa Republik Indonesia merupakan satu Politie Staat.

Maka sebaiknya Polri secara administrasi di bawah Kementerian Dalam Negeri, mengingat nampaknya para pejabat Polri kurang suka hubungan dengan Kementerian Pertahanan. Hal ini sama sekali tidak mengurangi independensi Polri dalam melaksanakan fungsi Kepolisian. Hal mana dibuktikan oleh keadaan TNI yang juga independen dari Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan fungsi Militernya.

Mungkin ini satu gagasan yang kurang disukai para pejabat Polri yang menginginkan eksistensi yang sepenuhnya independent. Akan tetapi kalau para pejabat Polri itu mengakui bahwa Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, sedangkan Pancasila bermaksud menegakkan Demokrasi, maka tidak ada jalan lain dari pada menerima gagasan itu sebagai hal terbaik bagi Polri.

PENUTUP

Tulisan ini dibuat dengan keyakinan bahwa buku Democratic Policing mempunyai pengaruh kuat terhadap para Pejabat Pengambil Keputusan di lingkungan Republik Indonesia. Sebab buku ini ditulis oleh orang-orang dengan gelar kesarjanaan tertinggi dan seorang di antaranya malahan sekali gus menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI. Pengaruh itu akan berdampak pada keputusan-keputusan yang diambil para Pengambil Keputusan, termasuk Presiden RI, dalam hubungan eksistensi Polri serta pelaksanaan fungsi dan tugasnya.

Lebih-lebih kepada masyarakat luas buku itu akan menimbulkan pemikiran tentang bagaimana fungsi kepolisian harus dilakukan dan bagaimana Polri harus tersusun dan berlaku.

Berhubung dengan itu semoga beberapa catatan yang dikemukakan tulisan ini dapat memberikan bahan pertimbangan sehingga dapat diambil keputusan-keputusan yang obyektif dan Republik Indonesia mempunyai organisasi Kepolisian yang sesuai dengan dasar dan perkembangan NKRI.***

Jakarta, 30 Januari 2019

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini