telusur.co.id – Pekerjaan rumah (PR) bagi Deputi Kelembagaan dan Deputi Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM terbilang sangat strategis. Sebab, tanpa kelembagaan dan pengawasan yang kuat, maka koperasi bakal tinggal cerita lama alias musnah.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Jatim Mas Purnomo Sidi, dalam Rakornas Bidang Koperasi dan UKM 2019 di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jumat (3/5/19).

Diantaranya, terkait nomenklatur dinas koperasi dan UKM yang masih ada digabung dengan sektor lain, belum spesifik menangani koperasi dan UKM.

“Saya usul, Menteri Koperasi dan UKM bikin surat untuk para Gubernur dan Bupati di seluruh Indonesia agar membuat nomenklatur dinas tersendiri menangani KUKM yang tidak digabung dengan sektor lain,” kata Mas Purnomo.

BACA JUGA :  Kemenkop Akui Masih Banyak Investasi Bodong Berkedok Koperasi

Selain itu, lanjut Mas Purnomo, menyangkut perijinan koperasi jangan sampai lepas ke kementerian lain. “Karena, ruh koperasi itu sebenarnya ada di bidang kelembagaan Kemenkop dan UKM. Kalau lepas ke kementerian lain, maka daerah bisa acuh tak acuh dalam membina KUKM. Bisa habis Kemenkop dan UKM bila sampai ruhnya dilepas ke kementerian lain,” ucapnya.

Mas Purnomo juga menyoroti lamanya RUU Perkoperasian yang baru menjadi UU. Karena, dinilai UU yang berlaku sekarang sudah tidak relevan lagi, terlebih di era Revolusi Industri 4.0. “Bahkan, di UU Pemerintahan Desa ada disebutkan BUMDes. Ada BUMDes yang memiliki unit simpan pinjam tanpa bunga karena dananya dari APBN. Kalau kita diam saja maka koperasi di pedesaan akan habis,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Jual Keunggulan Daerah, Kemenkop Akan Bangun Pasar Tematik

Selain itu, terkait menjamurnya LKM di daerah, Mas Purnomo menyarankan agar Kemenkop dan UKM intens berkoordinasi dengan OJK. Pasalnya, LKM bukanlah koperasi, namun banyak yang mengaku sebagai koperasi. “Belum lagi RUU Kewirausahaan. Apa bedanya dengan UU UMKM? Kami di daerah akan bingung bila terlalu banyak UU, mana yang harus diikuti. Sementara, yang membina UMKM tak hanya kita, tapi juga banyak kementerian lain”, tandas Mas Purnomo.

Mas Purnomo khawatir, para UMKM lebih condong pembinaan ke kementerian lain ketimbang ke Kemenkop dan UKM. Di kementerian lain seperti Kemenperin, mereka mendapat bantuan sarana dan prasana, sementara dari Kemenkop dan UKM hanya dalam bentuk pameran dan pelatihan.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini