telusur.co.id – Kuasa hukum Irsanto Ongko, Patra M Zen meminta Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mencabut status kliennya yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan pencegahan ke luar negeri.

Permintaan itu, merujuk keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) yang telah mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka yang diajukan per 2 April 2019 lalu.

Kepada wartawan, Patra mengakui sudah mengirim surat permohonan pencabutan status pencegahan dan DPO Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Bahkan, surat permohonan tersebut sudah 2 (dua) kali dikirimkan kepada Dirtipditer masing-masing pada 11 April dan 29 April 2019 lalu.

BACA JUGA :  Demi Buruh Migran, Patra M Zen Nyaleg Di Hanura

Kendati sudah mengirim dua kali, sampai hari ini surat permohonan itu belum direspons oleh Bareskrim. Karena itu, Patra memutuskan langsung ke Bareskrim untuk meminta konfirmasi.

“Jadi, kedatangan kami ke Bareskrim Polri ini bertujuan untuk menanyakan kelanjutan dan respons terhadap surat kami,” lanjut Patra di Bareskrim Polri, Senin.

Patra menuturkan, Irsanto Ongko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) dan (3) KUHP.

Menurut Patra, kliennya ditetapkan tersangka karena diduga memberi keterangan palsu pada persidangan perdata di PN Jakarta Pusat pada 25 Februari 2004.

BACA JUGA :  Patra M Zen Apresiasi Pembebasan ABK Miss Gaunt

“Keterangan ini kemudian dilaporkan oleh kuasa hukum PT BFI Finance Indonesia selaku salah satu pihak dalam perkara perdata itu,” terang Patra.

Sementara itu, berdasar pada Amar pututsan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 20/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel menyatakan penetapan Irsanto Ongko sebagai tersangka dalam laporan polisi bernomor LP/1064/IX/2015/Bareskrim tanggal 10 September 2015 oleh termohon sudah daluwarsa atau habis waktu.

Dalam amar putusan praperadilan juga dinyatakan, penetapan Irsanto Ongko selaku tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Karenanya, demi hukum, pencabutan surat pencegahan ke pihak Imigrasi dan juga mencabut status DPO disegerakan. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini