Koordinator Presidium KAHMI, Hamdan Zoelva / Net

telusur.co.id – Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Amnesty International Indonesia menuding kuat aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21-22 Mei 2019 merupakan pelanggaran HAM.

Melihat temuan itu, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mendesak kepada Presiden RI untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengungkap fakta dan bukti dugaan adanya pelanggaran HAM.

“Serta merekomendasikan langkahlangkah penanganannya demi tegaknya hukum dan perlindungan HAM,” desak Koordinator Presidium KAHMI, Hamdan Zoelva melalui keterangan tertulisnya, Senin.

Nantinya, usul Hamdan, TGPF ini harus diisi oleh orang-orang dari kalangan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat yang independen dan berintegritas.

BACA JUGA :  KAHMI Desak Polisi Usut Tuntas Dalang Kerusuhan 22 Mei

Di samping itu, KAHMI juga mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pelanggaran HAM, serta segera mengambil sikap dan langkah proaktif untuk membela dan menegakkan HAM.

Sebelumnya, YLBHI memiliki temuan awal pelanggaran HAM terhadap sejumlah kalangan saat kericuhan yang terjadi di sekitar kawasan Thamrin pada 22 Mei lalu. Ada beberapa catatan temuan awal yakni kekerasan terhadap massa, jurnalis hingga tim medis.

YLBHI akan membuka posko pengaduan untuk korban kericuhan 21 dan 22 Mei melalui LBH Jakarta Kontras dan juga LBH Pers. Nantinya pengaduan korban kekerasan akan diteruskan dan ke lembaga-lembaga pengawas seperti komnas ham ombudsman dan kpai. Sekaligus untuk mengungkap siapa dalang kericuhan.

BACA JUGA :  KAHMI Wilayah Jakarta Minta Publik Waspada Bangkitnya PKI Gaya Baru

Supaya kasus ini dikawal dengan baik, Hamdan menghimbau kepada seluruh pimpinan media massa agar lebih obyektif dan berimbang dalam menyajikan berita, terutama dalam menyampai realitas yang sebenarnya tentang korban jiwa dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

Selanjutnya, menginstruksikan kepada seluruh pimpinan KAHMI disemua level kepemimpinan ( Majelis Wilayah dan Majelis Daerah) untuk mencermati perkembangan situasi di daerah masing-masing dan mengambil langkah-langkah proaktif yg diperlukan utk memperkuat sinergitas dan kemitraan strategis dengan segenap elemen masyarakat di daerah. Hal ini penting agar peran strategis dan solutif hadir untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.

Terakhir, Hamdan meminta para elite politik, tokoh masyarakat dan para korlap kegiatan aksi damai untuk lebih selektif, cermat dan senantiasa waspada agar tidak mudah disusupi oknum-oknum perusak/penyerang yang tidak bertanggung jawab, yang menodai/ menciderai aksi damai yang menuntut hasil pilpres yang jujur dan adil. (ham)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini