Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa / Net

telusur.co.id – Jika sebelumnya Partai Demokrat diusir untuk keluar dari koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, kali ini Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono kembali membuat sensasi dengan mengajak para pendukung paslon 02 tidak bayar pajak bila Jokowi-Ma’ruf memerintah Indonesia.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menilai Poyuono membahayakan Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi. Desmond menilai Poyuono bagai api, berbahaya di dalam koalisi.

Adapun sifat ‘membakar’ Poyuono yang dimaksud yakni terkait ajakkan pendukung Prabowo-Sandi tak bayar pajak.

Menurut Desmond, Gerindra tak bersifat membakar seperti api. Gerindra selalu berusaha mempertimbangkan persatuan dan kesinambungan bangsa.

BACA JUGA :  Banyak Dugaan Kecurangan Di Jateng, Saksi 02 Emoh Tandatangani Hasil Rekapitulasi

Desmond yang merupakan Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR menilai Poyuono sebetulnya cocok untuk menjadi bagian dari pendukung kubu penguasa Joko Widodo, rival dari Prabowo.

“Saya melihat Arief Poyuono ini cocoknya sebagai bagian dari kekuasaan. Arief Poyuono merusak. Kalau dia berbicara soal mengusir orang, itu semua kan merusak. Padahal perbedaan itu biasa, kalau Demokrat berbeda itu biasa, biarlah sejarah yang menilai,” kata Desmond kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (16/5/19).

Mantan aktivis 98 itu pun meminta agar Poyuono lebih dewasa, tidak menebar permusuhan, apalagi permusuhan dengan sesama rekan koalisi. Bahkan, kata Desmond, Prabowo tidak pernah menginstruksikan sikap permusuhan.

BACA JUGA :  Tanpa Cak Imin Ulama NU Tetap di Belakang Jokowi

Sebelumnya, Poyuono mengajak masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto sebagai capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019.

“Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (15/5/19). [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini