telusur.co.id – Pemerintah baik di pusat maupun daerah mempunyai komitmen untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun dana APBN tidak bisa dihibahkan ke koperasi, lantaran koperasi lembaga bisnis, bukan lembaga sosial.

“Dengan adanya Permendagri, APBD boleh dihibahkan murni dalam bentuk uang ke koperasi”, kata Deputi Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Sutyowati, dalam acara Rakornas bidang Koperasi dan UKM tahun 2019, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (3/5/19).

Dana APBN boleh dihibahkan yang Kemenkop dan UKM miliki adalah program bantuan Wirausaha Pemula (WP) maksimal Rp 12 juta/WP. Bantuan ini dengan maksud ada inkubasi akses pembiayaan, sehingga usahanya kontinyu, produknya rutin dan cash flownya juga sehat.

“Alumni penerima WP ini diharapkan bisa naik kelas dengan bisa mengakses dana KUR maupun dana bergulir LPDB KUMKM,” harap Yuana.

Sejak 2011 hingga kini, Kemenkop dan UKM, tuturnya, sudah menyalurkan dana hibah kepada 18.000 WP di seluruh Indonesia. Ia berharap minimal 30% dari jumlah itu usahanya berkembang sukses.

BACA JUGA :  Indonesia-Malaysia Tindaklanjuti Kerja Sama Pengembangan UKM Ukiran Kayu

Dalam Rakornas kali ini, isu strategis yang dibahas di bidang akses pembiayaan adalah: rencana strategis 2024 -2024 bisa mengkristal menjadi rancangan solusi yang akan menjadi guidence bagi rensda di masing-masing propinsi. Akses pembiayaan serta perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui skim-skim yang menjadi prioritas nasional.

Selain itu, peningkatan KSP/USP dan pembiayaan syariah untuk mengembangkan UMKM. Akses pembiayaan melalui LPDB, penumbuhan dan penguatan lembaga pendukung pembiayaan (BLUD) yang akan menjadi program sistemik dan sustan serta pengembangan modal pembiayaan UMKM melalui skema alternatif lain/non kredit (modal ventura, resi gudang, pasar modal, pegadaian).

Di tempat yang sama, Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo menyampaikan, acara ini merupakan kesempatan bagi pejabat baik pusat, propinsi maupun kabupaten/kota untuk mendorong Koperasi dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui LPDB. Syarat dan kriteria untuk mengakses dana bergulir LPDB juga sudah dipermudah dengan adanya Permenkop No 8 tahun 2018.

BACA JUGA :  Anggota OASE Kunjungi Desa Batik Podhek Pamekasan

“Kami kira ini sudah disampaikan paparannya, apalagi kami sudah memberikan dalam bentuk booklet atau modul tentang cara mengakses dana bergulir LPDB KUMKM,” jelas Braman.

Penyebaran dana bergulir LPDB saat ini menurut Braman 70% di Pulau Jawa dan 30% di luar pulau Jawa. Ia berharap pemerintah propinsi, kabupaten/kota di luar pulau Jawa menyampaikan koperasi-koperasi di sektor produktif seperti perkebunan maupun perikanan tentang dana bergulir LPDB.

“Target kami di luar pulau Jawa bisa mengakses dana bergulir LPDB hingga 40 atau 50%, sehingga imbang,” harapnya.

Acara ini dihadiri 7 kepala dinas koperasi propinsi: Aceh, Babel, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Gorontalo dan Kalbar. Serta para kepala dinas koperasi dan UKM tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia.[Ham]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini