Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kemeja batik) / telusur.co.id

telusur.co.id – Penandatanganan 23 nota kesepahaman antara pengusaha Indonesia dan Cina mendapat kritik dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Kesepakatan yang terjadi saat acara One Belt One Road (OBOR) atau belakangan dikenal Belt Road Initiative (BRI), yang melibatkan swasta atau BUMN dari Negara Tirai Bambu yang berdalih menggunakan skema business to business, berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi dan politik negara.

Hal itu dikarenakan proyek tersebut terkait soal geopolitik dan geostrategis, yang tak bisa digampangkan sebagai semata urusan bisnis dan investasi.

“Perjanjian semacam itu mestinya mendapatkan supervisi dari pemerintah, dan dikonsultasikan pada DPR, karena ada soal politik, pertahanan dan keamanan yang perlu dikaji di dalamnya,” kata Fadli Zon dalam keterangan kepada wartawan, Senin (13/5/19).

BACA JUGA :  Wakil Ketua DPR : Usulan Revisi UU Otsus Papua Tidak Direspon Pemerintah

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu merujuk pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada Pasal 10, kata dia, secara khusus mengamanatkan, pengesahan perjanjian internasional terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara termasuk pinjaman, serta hibah luar negeri perlu dikonsultasikan ke parlemen.

“Jadi, perjanjian-perjanjian yang terkait dengan OBOR atau BRI tak boleh dilepas begitu saja seolah itu adalah persoalan swasta. Sebab, ada isu geopolitik, geostrategis, dan isu pertahanan keamanan di dalamnya,” kata dia.

Fadli memahami, saat ini Republik Rakyat Tiongkok kini menjadi negara adidaya baru. Namun, di lain sisi ia mewanti-wanti proyek tersebut dapat mewakili Cina yang berambisi membangun jalur sutera baru di abad ke-21, baik di jalur darat, maupun maritim.

BACA JUGA :  Fadli Zon Puji Langkah Yudi Latif Pancasilais

“Inisiatif BRI (OBOR) masih dilihat oleh para pengamat Barat sebagai Kuda Troya untuk mengukuhkan dominasi China dalam jaringan perdagangan global, termasuk potensial menjadi alat ekspansi militer mereka. Kita perlu mempertimbangkan semua perspektif mengenai hal ini,” kata dia. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini