Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono. (Foto: telusur.co.id/Fahri)

telusur.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Aroef Poyuono mengatakan, masyarakat yang telah memberikan pilihan kepada Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno tidak perlu lagi mengakui hasil pilpres 2019.

“Dengan kata lain, jika terus dipaksakan, hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” kata Arief dalam keterangannya, Rabu (15/5/19).

Arief menjelaskan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019.

“Diantaranya adalah tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate, itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ujar Arief.

BACA JUGA :  Debat Perdana Pilpres, Belum Yakinkan Milenial Tentukan Pilihan

Selain itu, lanjut di, melakukan gerakan diam seribu bahasa dan tidak perlu melakukan kritik-kritik apapun terhadap pemerintahan yang tidak konstitusional karena dihasilkan dari pilpres yang tidak legitimate.

“Kita lakukan gerakan boikot pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini,” terang dia.

“Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019 dan anggota DPR RI Gerindra serta parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” tambahnya.

BACA JUGA :  Prabowo Ajak Gatot Masuk Gerindra

Yang pasti, kata Arief, negara luar juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 nantinya .

“Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih dan adil bisa kita pertahankan,” pungkasnya. (Fhr)

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini