Direktur Utama PT PLN Nonaktif, Sofyan Basir / Net

telusur.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi, kembali mendapatkan ‘perlawanan’ dari seseorang yang telah di tetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Jika sebelumnya KPK mendapatkan ‘perlawanan’ dari bekas Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Kini giliran Direktur Utama nonaktif PT PLN, Sofyan Basir yang melawan KPK, dengan mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Seperti Romi (panggilan Romahurmuziy), Sofyan Basir mendaftarkan gugatan praperadilan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendaftaran dilakukan Rabu, 8 Mei 2019, dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.

Humas PN Jak-Sel, Achmad Guntur saat dikonfirmasi membenarkannya. Dikatakan Achmad, adalah KPK c.q. pimpinan KPK menjadi termohon perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Petitum yang diminta dalam praperadilan Sofyan Basir, disebutkan misalnya dalam provisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya. Kemudian memerintahkan termohon untuk tidak melakukan tindakan hukum apa pun, termasuk pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara.

BACA JUGA :  KPK Harus Tuntut Parpol yang Kebagian Uang Haram E-KTP

Dalam pokok perkara disebutkan, Sofyan Basir meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK RI Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sofyan juga meminta majelis hakim dapat memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon sebagaimana Sprindik tersebut.

Adapun sidang perdana praperadilan Sofyan Basir akan digelar, Senin (20/5/19), pukul 09.00 WIB. PN Jak-Sel telah menetapkan hakim tunggal Agus Widodo untuk memimpin jalannya sidang praperadilan tersebut.

KPK Sendiri telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

BACA JUGA :  Blunder PDIP, Tiket Cagub NTT Diberikan Pada Orang yang Salah

KPK memberikan ‘gelar’ tersangka pada Sofyan Basir tanggal 24 April 2019, untuk kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penetapan Sofyan tersangka merupakan pengembangan kasus yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, yang divonis enam tahun penjara.

Dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan selain Eni, ada pula sejumlah terdakwa kasus yang sama, seperti bekas Menteri Sosial Idrus Marham, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan Sofyan dalam kasus tersebut.

KPK memiliki cukup bukti jika Sofyan membantu Eni dalam proses penerimaan suap sebesar Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

Tidak hanya itu, Sofyan yang juga bekas petinggi Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu diduga menerima janji fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini