Ilustrasi Pemukiman Kumuh / Net

telusur.co.id – Hampir 49 persen wilayah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tergolong kumuh.

Demikian dikatakan Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Doni Janarto Widiantono, dalam sosialisasi reforma agraria di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/19).

“Fakta kawasan kumuh di DKI Jakarta kami bersama Bank Dunia menetapkan hampir 49 persen dari jumlah kelurahan yang ada, 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh,” Doni.

Menurutnya, meski Jakarta kota metropolitan dengan banyak gedung pencakar langit, namun pemanfaatan tanah di Jakarta masih timpang. Menurutnya, masih banyak pemukiman tumbuh liar di tanah tak bertuan.

BACA JUGA :  Fokus Air Dan Asian Games, Anies Malas Ngomongin Pilpres

Kawasan kumuh paling banyak di Jakarta Utara (39 persen), Jakarta Barat (28 persen), Jakarta Selatan (19 persen), Jakarta Timur (12 persen), Jakarta Pusat (11 persen), dan Kepulauan Seribu (1 persen).

Meski demikian, dirinya meyakini pemerintah dengan mendorong reforma agraria dapat menata ruang kota. Menurutnya, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menata kampung tanpa menggusur.

“Ke depan kampung ini kami tata secara tematik, jadi tidak membuat one-size-fits-all policy, tapi kami perlu lihat masing-masing problemnya,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur 162 tahun 2019 tentang Reforma Agraria. Anies berharap adanya Kepgub dapat mengatasi ketimpangan lahan di Jakarta.

BACA JUGA :  Awas. Di Golkar Ada ‘Kudeta Terselubung’

Anies mengatakan, reforma agraria sangat penting karena dapat mengatasi persoalan mendasar di bidang agraria, yang akan berdampak pada ekonomi dan sosial.

“Reforma agraria ini penting sekali, karena lewat reforma agraria ini diharapkan kita bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria yang implikasinya pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Khususnya dalam hal ketimpangan penguasaan, ketimpangan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ada di Jakarta,” kata Anies.

Perlu diketahui, Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir, dan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. [ipk]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini