Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim. Foto :Istimewa

telusur.co.id – Ikatan Guru Indonesia (IGI) menganggap, sebagai prasyarat agar pendidikan berkualitas, kesejahteraan guru harus diperhatikan.

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim menilai, saat ini kesejahteraan guru tak bisa disebut sudah meningkat.

“Guru PNS bersertifikasi, termasuk tergolong sejahtera. Karena, selain menerima gaji, juga mendapat tunjangan profesi guru. Bahkan, dibeberapa daerah, mereka masih mendapatkan tunjangan kinerja,” kata Ramli dalam keterangannya, Jumat (4/5/19).

Ramli menjelaskan, kondisi guru PNS belum bersertifikasi, status mereka tergolong sedang. Karena pendapatan mereka rutin setiap bulan tapi tak menenerima tunjangan profesi guru.

Ramli melanjutkan, guru non PNS yang dudah bersertifikasi, keadaan tergolong lumayan. Alasannya, mereka mendapat TPG setara gaji PNS. Meski tak mendapat gaji rutin PNS tetapi diterimanya sesuai pencairan TPG 3 bulan sampai 6 bulan sekali.

BACA JUGA :  Soal Ribut-ribut PPDB, IGI: Itu Hanya Orang Tua Egois!

“Guru Non PNS dan Belum bersertifikasi tapi berhonor UMR/UMP/UMK, guru ini meskipun tidak menerima Gaji PNS dan tidak menerima TPG tetapi masih lumayan bagus karena honor mereka diterima setiap bulan setara UMR/UMP/UMK tetapi nasibnya ditentukan setiap tahun karena kontrak mereka mayoritas hanya setahun-setahun. Kelompok ini rawan terimbas masalah politik,” papar Ramli.

Lebih lanjut, Ramli menguraikan terkait guru Non PNS belum sertifikasi dan upah mereka jauh dibawah UMR/UMP/UMK.

“Guru ini hidupnya tragis, honornya bergantung dana BOS atau honor daerah yang nilainya menyedihkan. Mereka biasanya menerima honor 3-6 bulan sekali dan jumlahnya menyedihkan, bahkan hingga Rp.50.000,-/bulan,” sesalnya.

BACA JUGA :  Catatan Hari Pendidikan Nasional, IGI Minta Kurikulum Pendidikan Jangan Bertele-tele

Klasifikasi itu, kata Ramli, belum termasuk guru di sekolah swasta yang sangat tergantung kelas sekolahnya, apakah termasuk swasta bonafid atau swasta yang mengandalkan dana BOS.

Karenanya, menurut Ramli, pemerintah tak seharusnya menuntut kualitas sebelum memenuhi tanggungjawabnya mensejahterakan guru.

“Paling tidak memberikan keadilan dengan pendapatan yang cukup (kepada guru),” tandasnya [asp]

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini